Viral Bantuan Bibit Sawit di tengah Karhutla, Ini Penjelasan Disbunnak Sulteng

RRI.CO.ID, Palu — Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah Muhammad Neng buka suara terkait viralnya informasi di media sosial mengenai pengadaan bantuan bibit kelapa sawit untuk Kabupaten Morowali dan Morowali Utara di tengah maraknya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dua daerah tersebut. Bantuan bibit sawit itu disebut mencapai 108.456 bibit dengan nilai anggaran mencapai Rp7 miliar.

Informasi tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial setelah sebuah unggahan menampilkan data pengadaan yang bersumber dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Mohammad Neng menegaskan, program bantuan bibit sawit yang tercantum dalam SiRUP untuk tahun anggaran 2026 memang ada. Namun, kegiatan tersebut hingga saat ini belum memasuki tahap pelaksanaan dan belum ada bibit yang disalurkan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait setelah informasi tersebut beredar. Koordinasi dilakukan bersama Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta jajaran pemerintah daerah dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Morowali dan Morowali Utara.

"Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan lokasi kebakaran yang disebut dalam unggahan media sosial, khususnya di Desa Bahomakmur, Kabupaten Morowali," ujar Neng di Palu, Selasa, 15 September 2026.

Neng menuturkan dari hasil komunikasi dengan pihak terkait di lapangan, kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut disebut merupakan kebakaran alang-alang dan tidak ditemukan tanaman sawit.

“Yang terbakar itu adalah alang-alang. Tidak ada (lahan untuk) sawit,” ujar dia.

Ia juga memastikan bahwa bantuan bibit sawit dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 2024, 2025, maupun 2026 tidak pernah disalurkan ke Desa Bahomakmur.

Menurutnya, informasi dalam unggahan media sosial tersebut menjadi tidak tepat apabila dikaitkan antara pengadaan bibit sawit tahun 2026 dengan lokasi kebakaran termasuk di Bahomakmur. Pasalnya, kegiatan pengadaan yang tercantum dalam SiRUP tersebut masih dalam proses dan belum dilaksanakan.

“Di program 2026 memang ada sawit di Morowali tapi tidak ke sana. Dan itu belum dikontrak, belum berjalan proses. Artinya belum tahap kontrak juga itu kegiatan itu,” jelasnya.

Neng menjelaskan, keberadaan suatu kegiatan dalam SiRUP tidak serta-merta menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Menurutnya, SiRUP merupakan sistem informasi yang dapat diakses publik dan memuat rencana umum pengadaan pemerintah.

“Yang tayang di SiRUP itu sistem informasi, memang semua orang bisa akses. Tapi itu belum dilaksanakan kegiatannya,” katanya.

Terkait mekanisme pengadaan bantuan bibit sawit, Mohammad Neng mengatakan program tersebut berasal dari usulan petani yang disampaikan melalui kelompok tani. Usulan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan anggaran dan selanjutnya diverifikasi oleh dinas terkait.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan kelompok tani dan mengecek persyaratan administrasi, termasuk status kelompok dalam sistem informasi Kementerian Kehutanan.

“Semua bantuan kita ini berdasarkan memang bantuan petani ke petani. Sudah ada kelompok taninya di CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) dibuktikan bahwa ada proposal masuk. Proposal masuk dijadikan anggaran, tetapi ketika ada anggarannya kami cek. Kami cek di lapangan apakah betul ada kelompok taninya,” ungkapnya.

Ia menegaskan, meskipun pengadaan bibit sawit tahun 2026 tercantum dalam SiRUP, hingga kini belum ada bantuan bibit sawit dari program tersebut yang disalurkan.

“Yang pasti kegiatan 2026 sawit itu belum ada yang kami salurkan,” kata Neng menegaskan.