Terima Hasil Evaluasi, Pemkot Palu Komitmen Tindaklanjuti Rekomendasi BPKP

RRI.CO.ID, Palu - Wali Kota Palu yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menerima audiensi Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Sekda Palu, Kamis, 18 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Palu, Rahmad Mustafa. Audiensi dilaksanakan dalam rangka penyampaian hasil Evaluasi Tata Kelola Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Pemerintah Kota Palu Triwulan II Tahun 2026.

Tim Evaluasi BPKP memaparkan hasil penilaian terhadap berbagai program dan kebijakan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Palu dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Palu telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat.

Usai pertemuan, Asisten Rahmad menjelaskan bahwa BPKP memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Palu. Namun demikian, terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti guna memperkuat efektivitas pelaksanaan program ke depan.

“Pada prinsipnya sudah sangat baik. Hanya ada beberapa hal yang menjadi evaluasi dari BPKP,” ungkap asisten.

Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam TPAKD. Menurut Rahmad, kolaborasi yang semakin kuat akan mendukung keselarasan data dan program sehingga berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

“Koordinasi antar OPD perlu ditingkatkan sehingga yang memang sudah bagus ini bisa lebih kuat lagi. Hal-hal yang sifatnya detail dapat lebih sinkron antara OPD yang satu dengan lainnya,” ucapnya.

Selain itu, BPKP juga menyoroti pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya terkait evaluasi terhadap para penerima manfaat. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Rahmad menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palu selama ini telah melakukan berbagai upaya pendampingan melalui program inkubator bisnis yang dijalankan oleh sejumlah perangkat daerah. Program tersebut diawali dengan pemberian literasi keuangan kepada pelaku usaha sebelum memasuki tahap pendampingan dan pengembangan usaha.

“Kami sudah melakukan literasi keuangan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pendampingan. Sehingga KUR yang diberikan tidak hanya dimanfaatkan sesaat, tetapi juga berkelanjutan sehingga mampu mendorong UMKM maupun IKM menjadi lebih mandiri,” ucap asisten.

Dalam evaluasinya, BPKP juga mendorong Pemerintah Kota Palu untuk memperkuat sistem pelacakan dan pemetaan terhadap UMKM penerima bantuan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran, menghindari tumpang tindih program, serta memantau perkembangan usaha para penerima manfaat.

“Yang sudah pernah menerima bantuan perlu kita lakukan tracking sejauh mana pemanfaatannya. Dengan begitu bantuan tidak diberikan secara berulang kepada penerima yang sama, melainkan didorong untuk naik ke tahap pengembangan usaha berikutnya,” ucap Rahmad.

Pemerintah Kota Palu menyambut baik hasil evaluasi tersebut dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola akses pembiayaan daerah, meningkatkan kualitas pendampingan UMKM, serta mendorong lahirnya pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing sebagai pilar penggerak ekonomi Kota Palu.