BPKP Sulteng Kawal Progres Revitalisasi Kawasan Elevated Road Silabeta

RRI.CO.ID, Palu - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) terus mengawal progres pembangunan kawasan Elevated Road Silabeta (Silae, Besusu, Talise). Kawasan yang meliputi wilayah Silae, Besusu, dan Talise tersebut saat ini sedang dalam tahap pematangan desain akhir untuk penggunaan kawasan pantai dengan membangun teras pantai sebagai area publik dan elevated road sebagai akses.

Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, Agus Yulianto mengatakan pihaknya telah menerima paparan mendalam dari Pemerintah Kota Palu terkait proyek tersebut. Pihaknya berfokus pada aspek kompetensi pengawasan anggaran serta rencana pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Kami sudah beberapa kali melakukan FGD dan kalau kami tentunya yang pertama dari kompetensi kami adalah terkait dengan penganggarannya,” ujar Agus saat diwawancarai usai pertemuan bersama Kepala RRI Palu di Ruang Kerja Kepala RRI Palu, Senin, 2 Maret 2026.

Agus menjelaskan bahwa BPKP juga aktif menggali informasi dari instansi lain untuk memetakan risiko pembangunan di wilayah pesisir tersebut. Hal ini dilakukan guna memastikan titik pembangunan benar-benar aman dan layak untuk dikembangkan kembali pascabencana.

Menurutnya, Pemerintah Kota Palu telah memaparkan desain akhir yang sudah mengintegrasikan berbagai masukan mitigasi bencana dari BPKP. Langkah ini diambil agar jika terjadi bencana di masa depan, dampaknya sudah dapat diantisipasi dengan baik sejak dini.

“Jadi bagaimana memitigasi nanti kalau memang ya kita tidak mengharapkan itu terjadi lagi, pembangunan itu sudah termitigasi dengan baik,” katanya.

Proyek Sila Beta ini dinilai sangat strategis karena diprediksi akan menjadi ruang terbuka baru bagi masyarakat serta pusat kuliner. Selain itu, pengembangan kawasan ini diharapkan mampu menarik investasi besar yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang tinggi, BPKP tetap mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan berbagai risiko teknis maupun finansial. Keterlibatan lembaga lain seperti Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), hingga Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sulteng sangat krusial dalam memberikan masukan agar pembangunan tetap tepat sasaran.

“Kami tetap harus memonitor beberapa risiko yang harus diperhatikan supaya nanti pembangunannya itu memang tepat sasaran dan efektif,” ucapnya.