RRI.CO.ID, Palu – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) diharapkan mampu mengambil peran lebih luas di sektor pelayanan publik. Organisasi ini diharapkan dapat bertindak sebagai penyambung informasi kepada masyarakat mengenai berbagai layanan hukum yang tersedia di Kementerian Hukum.

Harapan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, saat membuka pertemuan bulanan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkum Sulteng, Senin 15 Juni 2026. Kehadirannya turut didampingi Ketua DWP Kemenkum Sulteng, Ny. Liana Rakhmat Renaldy, bersama pengurus DWP, serta jajaran karyawati.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan keberadaan anggota DWP yang berinteraksi langsung dengan masyarakat merupakan potensi besar. Hal ini terkhusus dalam mendukung penyebarluasan informasi layanan hukum.

“Ibu-ibu Dharma Wanita dapat menjadi jembatan informasi. Banyak layanan Kementerian Hukum yang perlu diketahui masyarakat, mulai dari kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, hingga berbagai layanan lainnya,” ucap Rakhmat Renaldy dalam sambutannya.

Menurutnya, dengan informasi yang tersampaikan semakin luas, akses masyarakat untuk memperoleh manfaat dari layanan pemerintah juga semakin besar. Oleh karenanya, peran DWP disebut menjadi vital dalam menyebarkan informasi tersebut.

“Kita ingin masyarakat merasakan kehadiran negara melalui layanan hukum yang mudah dijangkau. Peran DWP dalam menyampaikan informasi tersebut sangat berarti,” ujar Rakhmat Renaldy.

Merespons instruksi tersebut, Ketua DWP Kemenkum Sulteng, Ny. Liana Rakhmat Renaldy, menyatakan kesiapan seluruh jajarannya terkait ajakan tersebut. Ia menilai anggota DWP memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyosialisasikan berbagai program pemerintah kepada lingkungan sekitarnya.

“Kami siap menjadi mitra yang aktif dalam mendukung tugas Kementerian Hukum melalui penyebarluasan informasi yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh anggota DWP untuk terus meningkatkan literasi terkait layanan publik. Dengan demikian, diharapkan para anggota dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat.