RRI.CO.ID, Donggala – Pemerintah Kabupaten Donggala mendorong masyarakat untuk segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari persiapan program percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di daerah tersebut.
Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mempercepat proses aktivasi IKD, khususnya bagi agen yang akan mendampingi penyaluran bansos.
“Tugas Dukcapil ke depan segera melakukan aktivasi IKD bagi para agen yang ditunjuk dalam program tersebut ini dan calon penerima bansos,” ujar Vera di Banawa, Minggu, 26 April 2026.
Ia menjelaskan, kebutuhan agen dalam program tersebut mencapai 1.904 orang, dengan rasio satu agen mendampingi sekitar 170 penerima manfaat.
Menurutnya, agen akan direkrut dari desa dan kelurahan dengan skema masing-masing wilayah menyediakan 10 orang.
“Jadi setiap desa dan kelurahan ini akan diisi oleh 10 agen, sementara jumlah desa di Donggala sebanyak 168 sehingga sudah terpenuhi 1.680 orang,” ucapnya.
Selain itu, program ini juga akan melibatkan 55 tenaga pendamping, terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Tentunya untuk agen ini masih belum semuanya terpenuhi sehingga akan dipenuhi melalui kebijakan lanjutan baik dari pegawai kecamatan dan ASN,” katanya.
Vera menegaskan, seluruh agen wajib memiliki IKD aktif sebelum menjalankan tugas, serta akan mengikuti pelatihan terkait mekanisme kerja dalam sistem digitalisasi bansos.
“Saat ini memang aktivasi IKD masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet dan kehadiran peserta yang belum maksimal saat penjadwalan,” kata dia.
Meski demikian, pemerintah daerah optimistis target aktivasi IKD dapat tercapai sebelum batas waktu yang ditetapkan.
“Salah satu strategi mempercepat aktivasi IKD itu dengan mengerahkan pelayanan di unit terdekat serta sistem jemput bola di wilayah terpencil,” ujarnya.
Program digitalisasi bansos ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....