RRI.CO.ID, Palu - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bahtra Banong, dorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat pembangunan gedung kantor ATR/BPN Kota Palu. Hal ini disampaikan menyusul kondisi sarana prasarana saat ini yang dinilai sudah tidak layak untuk standar pelayanan di tingkat ibu kota provinsi.

Dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor ATR/BPN Kota Palu, Bahtra menyoroti kondisi gedung yang sangat sempit dan merupakan bangunan terdampak bencana gempa bumi tahun 2018. Menurutnya, keterbatasan ruang fisik dapat menghambat optimalisasi pelayanan bagi masyarakat yang volume pengurusannya terus meningkat.

“Kondisi kantor ini sebetulnya sudah tidak layak karena ukurannya yang kecil, apalagi melayani ibu kota provinsi di Kota Palu. Kami akan menyampaikan kepada Menteri ATR/BPN agar pembangunan kantor baru segera dipercepat,” ucapnya, Rabu, 22 April 2026.

Meski terkendala infrastruktur, Bahtra mengapresiasi kinerja layanan pertanahan yang tetap berjalan dengan baik berdasarkan testimoni para pemohon di lapangan. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan efisiensi waktu pengurusan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka secara lebih cepat.

“Secara keseluruhan layanan sudah bagus, meski masih ada beberapa hal terkait durasi waktu yang perlu sedikit ditingkatkan lagi ke depannya. Kita dukung terus agar layanan di kantor ini makin maksimal,” ucapnya.

Selain meninjau fasilitas, kunjungan tersebut juga diisi dengan penyerahan sertifikat secara simbolis, termasuk sertifikasi aset Pemerintah Daerah dan rumah ibadah melalui program PTSL. Komisi II DPR RI memberikan perhatian khusus pada legalitas rumah ibadah guna mencegah terjadinya sengketa dengan ahli waris di masa mendatang.

“Jangan sampai rumah ibadah yang sudah berdiri lama digugat oleh ahli waris di kemudian hari karena sertifikatnya tidak diurus sejak dini. Sertifikasi rumah ibadah ini merupakan program unggulan kementerian yang harus terus didorong,” ucap Bahtra.

Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi pembangunan kantor tersebut di tingkat pusat. Sinergi antara wakil rakyat dan kementerian diharapkan mampu menjawab kebutuhan infrastruktur pertanahan di wilayah Sulawesi Tengah.

“Kebetulan ini adalah dapil Pak Longki, beliau nanti juga akan menyampaikan langsung kepada Pak Menteri agar pembangunan kantor ini menjadi prioritas. Kami semua di Komisi II memberikan dukungan penuh untuk perbaikan ini,” ucapnya.

Bahtra juga mengimbau warga Kota Palu yang masih memegang sertifikat tanah lama keluaran tahun 1960-an atau 1970-an untuk segera melakukan pembaruan ke sistem digital. Langkah ini sangat krusial untuk meminimalisir konflik lahan akibat perbedaan data koordinat yang sering terjadi pada dokumen-dokumen lama.

“Sertifikat lama titik koordinatnya seringkali belum presisi karena teknologi masa lalu belum secanggih sekarang. Segera perbarui dokumen Anda agar tidak terjadi tumpang tindih lahan di masa depan,” ucap Bahtra.