RRI.CO.ID, Palu - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palu pada Rabu, 22 April 2026. Kunjungan ini merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong bersama anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola menyerahkan secara simbolis sejumlah sertipikat tanah kepada sejumlah pihak. Adapun rinciannya terbagi dari sertipikat hak pakai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu, tanah wakaf Masjid Al Barokah, serta sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kelurahan Kayumalue Ngapa dan Kecamatan Palu Utara.

Selain itu rombongan Komisi II DPR RI juga melihat secara langsung alur pelayanan pertanahan. Komisi II DPR RI juga meninjau kondisi kantor ATR/BPN Kota Palu yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Ya hari ini saya bersama rombongan Komisi 2 DPR RI kita meninjau bagaimana layanan ee pertanahan di kantor pertanahan BPN Kota Palu dan alhamdulillah tadi ada yang ee kita tanyai melakukan pengurusan baik itu pengurusan baru begitupun pengurusan yang lama,” ucap Bahtra saat diwawancarai.

Bahtra juga menyoroti kondisi gedung pelayanan yang sangat sempit dan merupakan bangunan terdampak bencana gempa bumi tahun 2018. Menurutnya, keterbatasan ruang fisik dapat menghambat optimalisasi pelayanan bagi masyarakat yang volume pengurusannya terus meningkat.

“Kondisi kantor ini sebetulnya sudah tidak layak karena ukurannya yang kecil, apalagi melayani ibu kota provinsi di Kota Palu,” ujarnya.

Merespons hal tersebut, ia menegaskan Komisi II DPR RI akan menyampaikan langsung kepada Menteri ATR/BPN agar mempercepat pembangunan kantor pelayanan ATR/BPN Kota Palu. Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, yang turut hadir dalam rombongan juga menurutnya mampu mengawal aspirasi pembangunan kantor tersebut di tingkat pusat.

“Kebetulan ini adalah dapil Pak Longki, beliau nanti juga akan menyampaikan langsung kepada Pak Menteri agar pembangunan kantor ini menjadi prioritas. Kami semua di Komisi II memberikan dukungan penuh untuk perbaikan ini,” ucap Bahtra.

Meski terkendala infrastruktur, Bahtra mengapresiasi kinerja layanan pertanahan yang tetap berjalan dengan baik berdasarkan testimoni para pemohon di lapangan. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan efisiensi waktu pengurusan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka secara lebih cepat.

“Secara keseluruhan layanan sudah bagus, meski masih ada beberapa hal terkait durasi waktu yang perlu sedikit ditingkatkan lagi ke depannya. Kita dukung terus agar layanan di kantor ini makin maksimal,” ucapnya.