RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Aula Graha Audita BPKP Sulteng, Selasa, 25 Februari 2026. Penandatanganan ini menjadi bentuk penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Morut dan BPKP dalam upaya memperkokoh tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mengawal perencanaan dan penganggaran daerah, meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko. Dalam sambutannya, Bupati Delis Julkarson Hehi menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah yang tengah mendorong percepatan pembangunan.

"Sering kali kita merasa semua proses sudah berjalan baik. Namun, yang dapat menilai secara objektif adalah pihak yang memiliki kompetensi dan independensi. Dalam hal ini, BPKP," ucapnya.

Bupati Morut juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap perencanaan benar-benar selaras dengan pelaksanaan serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi-misi daerah dan dokumen perencanaan. Ia juga menyatakan bahwa pengawasan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan menjadi mekanisme korektif agar penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

"Lebih baik ditegur ketika mulai menyimpang sedikit, daripada dibiarkan hingga menimbulkan dampak besar," ucapnya.

Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus mampu memprioritaskan program yang benar-benar berdampak signifikan bagi masyarakat. Ia menyebut program super prioritas yang mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah perlu dikhususkan.

Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Morowali Utara yang tidak hanya menunjukkan niat, tetapi langsung merealisasikan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Ia menegaskan bahwa pendekatan BPKP bukan semata pengawasan dalam arti sempit, melainkan pengawalan yang memberi nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan.

"Komitmen ini menunjukkan itikad kuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan sistem berjalan lebih efektif, akuntabel, dan adaptif," ujarnya.

Ia menegaskan BPKP Sulteng akan mengawal proses perencanaan dan penganggaran melalui validasi dan evaluasi sistem, termasuk optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah. Fokus pengawalan diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas

belanja publik.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam kepemimpinan daerah. Menurutnya, dengan sumber daya yang terbatas, setiap rupiah anggaran harus mampu menghasilkan dampak berlipat bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Bupati Morut bersama Kepala BPKP Sulteng itu memuat enam poin utama. Kerja sama tersebut terdiri dari penguatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan SPIP dan manajemen risiko, asistensi pengelolaan keuangan daerah, evaluasi program prioritas, serta peningkatan kualitas tata kelola pembangunan.

Sebagai salah satu daerah yang berperan signifikan dalam perekonomian Sulawesi Tengah, Morowali Utara dinilai memerlukan sistem tata kelola yang kokoh, transparan, dan inovatif agar pertumbuhan ekonomi berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Melalui sinergi yang semakin erat ini, diharapkan pengawasan intern tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mampu mendorong kualitas kebijakan, efektivitas belanja, serta percepatan pencapaian visi daerah menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.