RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menegaskan tetap mengakui hasil Musyawarah Olahraga (Musorkot) V Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palu yang telah menetapkan Reynold Kasruddin sebagai ketua terpilih. Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Dispora Kota Palu, Bachtiar saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis, 5 Februari 2026. 

Penyampaian ini sebagai bentuk respons Pemerintah Kota Palu terhadap polemik Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) V Koni Kota Palu yang belakangan ramai diperbincangkan. Bachtiar menyampaikan bahwa gugatan atas hasil Musorkot merupakan hak pihak-pihak terkait dan dipersilakan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, perlu dilakukan pertimbangan yang matang dan objektif terhadap hasil gugatan tersebut karena memiliki dampak yang sangat besar. Terutama pada keikutsertaan kontingen Kota Palu pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Morowali.

"Tentunya ini berkaitan dengan keikutsertaan atlet-atlet yang dari Kota Palu terhadap penyelenggaraan Porprov, juga terkait dengan penganggaran hibah," ucap Bachtiar. 

​Baca Juga: Menkum Tinjau Kesiapan Posbakum di Kelurahan Talise

Pemerintah Kota Palu tidak dapat menggelontorkan anggaran hibah untuk mendukung atlet Kota Palu pada ajang Porprov 2026 jika legalitasnya belum terpenuhi.

"Pemerintah Kota Palu tidak akan menggelontorkan anggaran hibah jikalau ketua yang hasil daripada pemilihan itu belum menyandang legalitas berupa SK," ucapnya.

Menurutnya, tata kelola keuangan daerah mengharuskan penyaluran dana hibah dilakukan kepada kepengurusan yang telah sah secara administratif. Legalitas ketua dan pengurus KONI menjadi syarat utama sebelum hibah dapat disalurkan.

“Dana hibah hanya diberikan jika ketua KONI telah ditetapkan secara definitif melalui SK untuk memastikan kepengurusan yang sah,” ujarnya.

​Baca Juga: Koperasi Merah Putih Kelurahan Talise Resmi Beroperasi

Menyikapi polemik yang terjadi, Bachtiar bersama pengurus KONI Kota Palu berencana melakukan audiensi dengan KONI Pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyampaikan secara langsung permasalahan yang terjadi di daerah.

Dikatakan, koordinasi dengan KONI Pusat direncanakan secepatnya guna memperoleh kejelasan status kepengurusan. Melalui audiensi tersebut ia berharap dapat mendorong penilaian yang objektif terhadap polemik Musorkot KONI Kota Palu.