RRI.CO.ID, Nunukan - BNPP menyelaraskan dimensi keamanan dan kesejahteraan pada lahan seluas 127,3 hektare di wilayah perbatasan Sebatik. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan pengelolaan kawasan setelah penandatanganan MOU batas negara.

Kesepakatan batas negara antara Indonesia dan Malaysia kini telah resmi tuntas melalui penandatanganan dokumen kerja sama. Pemerintah segera merancang struktur ruang yang mampu memitigasi potensi tindak kriminal di sepanjang garis batas. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Ismawan Harijono.

"Karena ini perbatasan negara, seperti kita tahu bersama, ada dua dimensi di situ. Dimensi pertama itu security, dan dimensi kedua itu prosperity, yaitu kesejahteraan. Jadi prosperity menunjang kesejahteraan, jadi saling berkaitan antara pengamanan dan kesejahteraan masyarakat di situ. Di situ karena perbatasan negara, di situ ada garis batas, tentunya akan ada security di situ, yaitu teman-teman Satgas," katanya. Kamis (16/04/2026).

Kehadiran personel TNI dan Polri sangat krusial untuk menjaga kedaulatan di titik-titik rawan perbatasan Kalimantan Utara. Penjagaan ketat diharapkan mampu menekan angka kejahatan lintas negara yang sering meresahkan warga sekitar.

Fokus utama pengamanan meliputi pencegahan penyelundupan barang ilegal serta praktik perdagangan manusia yang mengancam keselamatan masyarakat. Penguatan koordinasi antarlembaga terus dilakukan demi menjamin ketertiban hukum di wilayah Sebatik Barat hingga Sebatik Utara.

"Di situ juga diperkuat dengan teman-teman dari Polri, karena di situ sering terjadi kegiatan-kegiatan ilegal, seperti trafficking, terus ilegal perdagangan manusia ya, terus narkoba dan sebagainya. Jadi akan di-backup oleh teman-teman dari Polisi," katanya.

Pemerintah pusat saat ini menunggu usulan resmi dari Pemerintah Daerah mengenai pemanfaatan tata ruang di lapangan. Sinergi ini memastikan pembangunan infrastruktur perbatasan selaras dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pertahanan nasional.

"Terkait dengan garis batas, sudah selesai garis batas setelah ditandatangani MOU antara Indonesia dan Malaysia. Jadi sekarang yang 127,3 hektare yang ada di Bambangan sampai ke Sebatik Utara ya, itu nanti kita akan mendengar dari Pemda bagaimana pengisian struktur dan pola ruangnya, itu saja dari saya," katanya.