RRI.CO.ID, Nunukan - Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah rampung. Seluruh dokumen persyaratan yang diminta pemerintah pusat sudah diserahkan.

Kepastian itu disampaikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Nunukan setelah proses administrasi dan verifikasi lahan selesai dilakukan. Saat ini pemerintah daerah hanya menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Pekerja Sosial, DSP3A Nunukan, Awaluddin mengatakan, seluruh berkas yang menjadi syarat pengusulan telah dilengkapi. Dokumen tersebut termasuk hasil survei lahan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Utara.

"Kita sudah lengkapi semua berkas yang diperlukan kementerian dan sudah kita setor," kata Awaluddin, Rabu (3/6/2026).

Menurut Awaluddin, pemerintah daerah bergerak cepat setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Hal itu dilakukan agar peluang mendapatkan program dari pemerintah pusat segera terealisasi.

Ia menjelaskan, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai sangat penting bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Nunukan. Program ini juga diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di wilayah perbatasan.

"Setelah ada penentuan lokasi kemarin itu, kita langsung bergerak cepat untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan," ujarnya.

Saat ini, pemerintah daerah menunggu keputusan dan realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh proses pembangunan Sekolah Rakyat akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).