KBRN, Nunukan: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menyampaikan 11 poin rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi ini disampaikan melalui rapat paripurna, Senin (5/5/2025), oleh Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan, Saddam Husain.

Saddam menjelaskan, rekomendasi disusun berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam LKPJ. Salah satu catatan utama adalah terkait pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai kontrak kerja di wilayah Desa SP 1, SP 2, dan SP 3, namun pelaksanaannya hanya dilakukan di SP 1, Kecamatan Tulin Onsoi.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pembangunan box culvert di Desa Lajur, Kecamatan Tulin Onsoi, yang hingga kini belum tuntas dan mengganggu akses jalan karena sisa material dan alat berat masih berada di lokasi. Pembangunan gedung rawat inap Puskesmas Tulin Onsoi juga menjadi perhatian, karena meski telah selesai dibangun, belum bisa difungsikan akibat terhalang bangunan lama yang rusak dan belum direkonstruksi.

Di Kecamatan Sebatik, sejumlah proyek tahun 2024 yang telah selesai maupun belum rampung belum dibayarkan sesuai progres pekerjaan. DPRD juga meminta agar pintu air irigasi di Sebatik Barat segera diganti untuk mendukung pengairan lahan pertanian dan perkebunan.

Rekomendasi lainnya di antaranya percepatan pembangunan akses jalan dari Malinau ke Long Bawan (Krayan), peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah dataran tinggi Krayan, serta penyelesaian jalan darat di Kecamatan Lumbis hingga Lumbis Hulu yang terhubung dengan PLBN Labang sebagai jalur perbatasan Indonesia-Malaysia.

DPRD juga menekankan perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan, khususnya di UPTD Rumah Sakit Pratama seperti di Sebatik, Sebuku, dan Krayan. Peningkatan layanan dan digitalisasi sistem pelayanan di RSUD Nunukan juga menjadi sorotan untuk mendukung fungsi rumah sakit rujukan di wilayah tersebut.

Terakhir, DPRD mendorong percepatan pembangunan terminal dan area parkir kendaraan di dermaga penumpang Sei Ular guna mengatasi penumpukan kendaraan di jalan nasional sekitar kawasan tersebut.

“Pemerintah daerah diharapkan mendokumentasikan seluruh rekomendasi ini untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Saddam.