RRI.CO.ID, Nunukan - Distribusi LPG ke Kabupaten Nunukan kembali menjadi perhatian setelah pemerintah melakukan evaluasi pengawasan pengangkutan dari Tarakan. Salah satu poin utama yang dibahas adalah penggunaan kapal LCT yang belum bisa diterapkan.

Rapat koordinasi dan evaluasi digelar di Ruang VIP Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Rabu (29/4/2026). Pertemuan ini membahas tindak lanjut perizinan dan sistem distribusi LPG subsidi 3 kilogram ke wilayah Nunukan.

Dalam evaluasi itu, pemerintah mencatat distribusi LPG 3 kilogram di Nunukan pada tahun 2026 dengan kuota 6.581 ton metrik. Hingga 26 April 2026, realisasi distribusi baru mencapai 720,7 ton metrik.

Sementara itu, sepanjang Januari hingga April 2026, pengangkutan LPG dari Tarakan ke Nunukan telah mencapai 240.240 tabung. Distribusi tersebut masih dilakukan menggunakan kapal kayu tradisional oleh pihak transportasi yang ditunjuk.

Penggunaan kapal LCT berbahan baja sebenarnya sudah menjadi pilihan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi distribusi. Namun, hingga saat ini implementasinya masih terkendala sejumlah persyaratan teknis dan infrastruktur.

Beberapa kendala yang dibahas meliputi kesiapan pelabuhan, potensi kenaikan biaya distribusi, kondisi geografis wilayah, serta keterbatasan fasilitas penampungan LPG. Faktor-faktor tersebut membuat transisi ke kapal LCT belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Penggunaan kapal harus tetap mengutamakan keselamatan dalam proses pengangkutan LPG,” kata Asisten II Bidang perekonomian dan Pembangunan, Provinsi Kalimantan Utara, Bustan.

Selain itu, PT Kayan Central Pratama Tarakan selaku pengelola terminal LPG masih dalam proses pemenuhan persyaratan operasional. Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan pelabuhan khusus barang berbahaya di Kabupaten Nunukan.

Rapat menyepakati bahwa pengawasan distribusi LPG akan terus diperketat untuk menjaga ketersediaan di masyarakat. Evaluasi lanjutan rencananya akan kembali digelar pada September 2026 di Kota Tarakan.