RRI.CO.ID, Nunukan: Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Arpiah, menilai skema penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk uang tunai bersifat dilematis. Hal ini karena alokasi dana berpotensi tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Menurutnya, penyaluran dalam bentuk uang tunai dikhawatirkan tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan asupan gizi bagi penerima manfaat.

"Kalau dalam bentuk uang, dikhawatirkan alokasi dananya tidak digunakan sesuai peruntukannya," ujar Arpiah, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, skema penyaluran dalam bentuk uang tunai juga dinilai berpotensi menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai skema tersebut memberikan keleluasaan bagi penerima, namun di sisi lain dinilai kurang optimal dalam memastikan pemenuhan kebutuhan gizi.

"Di satu sisi mungkin lebih fleksibel dalam bentuk uang, tetapi di sisi lain pemenuhan gizinya belum tentu maksimal," ucapnya.

Ia menilai, permintaan dalam bentuk uang tunai muncul akibat ketidaksesuaian antara nilai biaya dan menu yang diterima. Oleh karena itu, seluruh SPPG diminta untuk mencantumkan label harga pada setiap kemasan menu guna meningkatkan transparansi serta menjaga kepercayaan masyarakat.