BGN Gaspol Bangun SPPG di Daerah 3T, Targetnya Hanya Satu Pekan

RRI.CO.ID, Jakarta - BGN RI mempercepat, pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut, guna memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak.

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, percepatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Pemetaan tersebut, digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan gizi dan tingkat prevalensi stunting.

Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Nias, serta sejumlah daerah yang berada jauh dari pusat layanan menjadi perhatian BGN. Menurut Sudaryono, wilayah-wilayah tersebut membutuhkan perhatian lebih karena masih menghadapi persoalan pemenuhan gizi masyarakat.

“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara. Dan, daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan," kata Sudaryono dalam keterangan persnya seperti dilansir laman BGN RI, dikutip Senin, 10 Agustus 2026.

Target Pembangunan SPPG Dipangkas Jadi Satu Pekan

Percepatan ini, membuat BGN memangkas waktu pembangunan SPPG secara signifikan. Jika sebelumnya pembangunan ditargetkan membutuhkan waktu sekitar satu bulan, kini BGN berupaya mempercepatnya menjadi hanya sekitar satu pekan.

Kebijakan tersebut dilakukan, untuk mengejar kebutuhan masyarakat di wilayah yang memiliki persoalan gizi cukup serius. Dengan mempercepat operasional dapur SPPG yang sudah siap, penyaluran MBG diharapkan dapat segera menjangkau kelompok penerima manfaat di daerah prioritas.

Sudaryono mengatakan, percepatan pelaksanaan MBG tersebut juga merupakan bagian dari arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. "Bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," ucap Sudaryono.

Data Stunting jadi Dasar Penentuan Lokasi

BGN tidak menetapkan lokasi SPPG hanya berdasarkan pertimbangan geografis. Penentuan prioritas, dilakukan melalui pemetaan berbagai data pemerintah untuk mencari wilayah yang memiliki kebutuhan intervensi gizi paling tinggi.

Salah satu data yang digunakan berasal dari Kementerian Kesehatan. Data tersebut, kemudian dipadukan dengan informasi mengenai lokasi dapur SPPG yang telah dibangun dan dinilai siap menjalankan pelayanan.

“Dari data ini kita overlay (petakan) dengan data Kementerian Kesehatan. Mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap," ujar Sudaryono.

Melalui pendekatan tersebut, BGN berupaya menghindari, pembangunan atau pengoperasian SPPG secara seragam tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing daerah. Prioritas diberikan kepada wilayah yang memiliki persoalan stunting tinggi, sekaligus memiliki infrastruktur dapur yang memungkinkan untuk segera dioperasikan.

Ada Sekitar 1.700 Dapur yang Dipetakan

Hasil pemetaan awal BGN menunjukkan terdapat sekitar 1.700 dapur gizi yang dinilai siap beroperasi di wilayah dengan risiko stunting tinggi. Dapur-dapur tersebut, selanjutnya akan diproses secara bertahap untuk mendukung perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono menuturkan, BGN akan mulai mengumumkan dapur yang telah memenuhi kesiapan operasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat jangkauan MBG sekaligus memastikan program benar-benar hadir di daerah yang membutuhkan.

“Ini Insya Allah di minggu depan. Ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini," ucap Sudaryono.

Keberadaan sekitar 1.700 dapur tersebut menjadi salah satu modal BGN untuk mempercepat distribusi MBG. Namun, kesiapan dapur tetap perlu disesuaikan dengan standar operasional, keamanan pangan, kebutuhan gizi, dan kesiapan layanan di masing-masing wilayah.

BGN Ingatkan Jangan Percaya Calo SPPG

Di tengah percepatan pembukaan SPPG, BGN juga mengingatkan, masyarakat dan calon penyelenggara agar berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa (calo). Yakni, dalam mengurus atau mempercepat proses pembukaan dapur MBG.

BGN menegaskan bahwa proses pengajuan dan pembukaan SPPG harus dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan lembaga. Sudaryono memastikan tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk menjanjikan pembukaan SPPG di luar prosedur resmi.

“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi," kata Sudaryono.

Peringatan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian terhadap peluang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sebelumnya, BGN juga telah menegaskan bahwa kepala SPPG berstatus penyelenggara negara dan dilarang melakukan berbagai bentuk pungutan.