Dewan Pers Keluarkan Peraturan Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman Jelang Pemilu 2024

KBRN, Ende : Untuk meningkatkan pencegahan menguatnya politik identitas di media massa jelang Pemilihan Umum 2024, Dewan Pers telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman pemberitaan isu keberagaman.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Jakarta, Selasa, (17/1/2023) mengatakan pedoman yang dikeluarkan pada penghujung tahun 2022 tersebut, sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus pemberitaan, terkait karya jurnalistik yang melakukan pelanggaran kode etik keberagaman.

“ Kita sudah mengeluarkan pedoman pemberitaan yang berperspektif keberagaman. Jadi, kita tahu bahwa salah satu tantangan dalam pemberitaan itu yang memiliki potensi isu SARA, atas nama agama, atas nama kepentingan politik tertentu, lalu melakukan berbagai bentuk diskriminasis,” kata Ninik Rahayu.

Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman tersebut kepada insan pers. Dia mengaku pedoman pemberitaan isu keberagaman tersebut akan menjadi bagian dari materi uji kompetensi wartawan yang dilakukan Dewan Pers

“Tahun 2023 ini saya akan meminta kepada perusahaan-perusahaan pers untuk melakukan internalisasi di perusahaan pers masing-masing, mulai dari (tingkat) muda ke madya, dari madya ke utama, salah satu materi yang diuji adalah perspektif gender, perspektif kesetaraan dan keadilan, perspektif keberagaman, perspektif pada kode etik jurnalistik, termasuk perspektif terhadap anak dan disabilitas,” ungkap Ninik Rahayu.

Terkait hal yang sama, Ketua Komisi Hubungan Antar-Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan bahwa Dewan Pers saat ini sedang merencanakan kerja sama nota kesepahaman dengan pihak penyelenggara pemilu. Pihaknya juga sedang merencanakan MoU dengan pihak-pihak yang memang jadi stakeholder dari pemilu.

Sementara Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana menekankan soal perlindungan terhadap jurnalis, dimana akan tetap menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, mulai dari bentuk intimidasi hingga kekerasan fisik.