17 Koperasi di Wilayah Terpencil Mimika Belum Terapkan Prinsip Koperasi.

RRI.CO.ID, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menggelar Seminar Akhir Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi di Wilayah Terpencil Kabupaten Mimika Tahun 2026, Jumat 02 Oktober 2026, di Aula Meeting Room Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.

Ketua Tim Kajian dari Institut Jembatan Bulan Mimika, Abu Bakar, mengatakan penelitian difokuskan pada tiga distrik yang mewakili karakteristik wilayah berbeda, yakni Jila di kawasan pegunungan, Agimuga di wilayah tengah, dan Mimika Barat di kawasan pesisir. Ketiganya dipilih karena memiliki kondisi geografis, potensi ekonomi, serta akses transportasi dan pelayanan publik yang berbeda.

Berdasarkan hasil kajian, Distrik Jila memiliki 2.079 jiwa dan 11 koperasi dengan potensi pertanian yang tinggi untuk mendukung ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat. Agimuga memiliki 1.359 jiwa dan lima koperasi dengan potensi perkebunan, hasil hutan dan pertanian, sedangkan Mimika Barat memiliki 2.892 jiwa dan satu koperasi dengan potensi perikanan. Akses transportasi ketiga wilayah masih terbatas dan mengandalkan pesawat perintis serta longboat atau speedboat.

Dari 17 koperasi yang dikaji, seluruhnya merupakan koperasi yang telah ada di tiga distrik tersebut dan bukan Koperasi Merah Putih. Jenis koperasi yang ditemukan dalam kajian ini merupakan koperasi konsumen yang aktivitas utamanya membeli kebutuhan pokok dari Timika untuk kemudian dijual kembali kepada anggota dan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Semua koperasi di tiga distrik ini merupakan koperasi konsumen. Aktivitasnya sama, membeli dan menjual kembali barang. Jadi secara aktivitas usaha memang berjalan, tetapi penerapan prinsip-prinsip koperasinya belum berjalan,” kata Abu Bakar.

Ia menjelaskan, sejumlah prinsip koperasi seperti rapat anggota tahunan (RAT), pembagian sisa hasil usaha (SHU), serta pencatatan administrasi dan pembukuan belum berjalan. Dari 17 koperasi tersebut, 11 berada di Jila, lima di Agimuga dan satu di Mimika Barat.

Tim kajian merekomendasikan agar pemerintah tidak perlu membentuk koperasi baru, tetapi mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi koperasi serba usaha. Koperasi tetap menyediakan kebutuhan pokok, sekaligus menampung dan memasarkan hasil produksi pertanian, perikanan maupun perkebunan masyarakat.

Selain persoalan tata kelola koperasi, hasil kajian juga menemukan potensi komoditas unggulan di wilayah terpencil, salah satunya kopi di Distrik Jila. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala pupuk, peningkatan produksi, pemasaran, serta tingginya biaya transportasi dari Jila menuju Mimika.

Kepala BRIDA Kabupaten Mimika, Darius Sabon Rain, mengatakan pemberdayaan koperasi di wilayah terpencil membutuhkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Menurutnya, Dinas Koperasi tidak dapat bekerja sendiri karena persoalan yang dihadapi juga berkaitan dengan transportasi, pertanian, pemasaran dan sektor lainnya.

“Permasalahan koperasi di wilayah terpencil cukup banyak. Karena itu membutuhkan kerja lintas sektor, tidak hanya Dinas Koperasi, tetapi juga OPD lain untuk memberdayakan masyarakat di wilayah terpencil,” ujar Darius. Ia menambahkan, keterbatasan transportasi menjadi salah satu kendala utama karena menyebabkan hasil pertanian masyarakat sulit dipasarkan.

BRIDA selanjutnya akan menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada OPD terkait untuk dimasukkan dalam program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. BRIDA juga akan melakukan pendampingan dan mengawal rekomendasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti dan tidak berhenti sebagai dokumen kajian.

Sementara itu, masyarakat Agimuga, Tomi Nimanggai, menyampaikan kekecewaannya karena pihak pengelola koperasi yang diharapkan hadir dalam kegiatan tersebut tidak hadir. Menurutnya, kehadiran pengelola koperasi penting agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan dan dibahas secara langsung.

Tomi berharap pemerintah memberikan pendampingan secara langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat hingga mampu mengelola usaha secara mandiri. Ia juga menilai koperasi tidak seharusnya hanya berfokus pada penyediaan barang kebutuhan pokok, tetapi turut membantu menampung dan memasarkan hasil pertanian masyarakat.

Menurut Tomi, keterbatasan pasar dan transportasi membuat hasil pertanian masyarakat sulit dipasarkan. Ia mencontohkan hasil buah-buahan seperti durian yang terkadang harus dibuang karena tidak terserap pasar. Karena itu, ia berharap koperasi dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pasar, sementara pemerintah membantu menyediakan transportasi dan pendampingan agar hasil produksi masyarakat memiliki nilai ekonomi.(Sandra)