Wilayah Tapal Batas Jadi Perhatian, Mimika Ambil Langkah Cegah Konflik

RRI.CO.ID, Mimika - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menyiapkan pembentukan distrik persiapan di wilayah pegunungan yang tengah menghadapi persoalan tapal batas. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kehadiran pemerintah sekaligus mencegah potensi konflik akibat sengketa batas wilayah, pada selasa 29 september 2026.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengatakan pembentukan distrik persiapan tersebut merupakan tindak lanjut dari persoalan tapal batas yang terjadi di wilayah pegunungan Mimika.

Menurut Emanuel, pemerintah daerah telah menempatkan dua orang yang merupakan masyarakat setempat untuk membantu pemerintah memantau kondisi dan perkembangan wilayah yang sedang menjadi perhatian.

Ia menjelaskan, ke depan pemerintah akan mengupayakan pembentukan perwakilan pemerintah di wilayah tersebut agar komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat berjalan lebih baik.

“Untuk ke depan kita usahakan secepatnya supaya daerah yang sedang sengketa ini, kita bentuk perpanjangan pemerintah. Jadi hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dengan tempat-tempat itu bisa termonitor dengan baik,” kata Emanuel.

Emanuel menambahkan, masyarakat setempat dinilai memiliki pemahaman mengenai kondisi geografis dan batas-batas wilayah karena mereka mengetahui langsung wilayah pegunungan maupun kawasan di sekitarnya.

Selain itu, masyarakat yang berada di wilayah tersebut memiliki hubungan kekerabatan dan kemampuan berbahasa dengan masyarakat dari beberapa kelompok yang berada di sekitar kawasan sengketa.

“Perwakilan itu kita lihat orang di situ sendiri, karena mereka tahu tentang batas-batas wilayah, gunung mana, di sebelah mana. Mereka juga merupakan masyarakat yang berada di tengah-tengah, sehingga mereka bisa berbahasa dengan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembentukan distrik tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah provinsi maupun pihak terkait.

Meski demikian, Emanuel memastikan pembangunan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat di wilayah tersebut tetap berjalan tanpa harus menunggu pembentukan distrik secara resmi.

Menurutnya, pemerintah mulai melakukan pembangunan secara bertahap, termasuk persiapan kantor distrik, penataan kampung, pembangunan perumahan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat setempat.

“Kita tidak harus menunggu sampai tahun berikutnya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita mulai lakukan. Setelah ada perubahan ini, kita sudah mulai menyentuh ke daerah itu,” katanya.

Selain pembangunan pemerintahan dan permukiman, pemerintah juga mendorong pengembangan koperasi untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Mimika.

Peletakan bangunan koperasi telah dilakukan dan diharapkan dapat menjadi salah satu sarana pelayanan ekonomi bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Emanuel mengatakan koperasi tersebut diharapkan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat, mengingat jarak wilayah tersebut cukup jauh dari pusat kota Mimika.

“Dengan kota ini kan jauh, sehingga koperasi ini bisa melayani kebutuhan masyarakat. Setelah koperasi, kita bergerak lagi,” ujarnya.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap lembaga adat yang telah dibentuk masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan masyarakat di wilayah tersebut.

Emanuel menegaskan, berbagai langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan pemerintah tetap berjalan sekaligus menjaga hubungan masyarakat dan memperkuat posisi wilayah yang menurut pemerintah daerah masih berada dalam wilayah Kabupaten Mimika.(Sandra)