Fraksi Eme Neme Yauware Dorong APBD Perubahan Beri Dampak Nyata bagi Warga Mimika

RRI.CO.ID, Mimika - Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 mendapat persetujuan dari delapan fraksi DPRK Mimika, dengan total belanja daerah mencapai Rp6.16 triliun, Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRK Mimika yang digelar di Gedung Paripurna DPRK Mimika, Senin 28 september 2026.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penutupan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.

Delapan fraksi yang menyatakan persetujuan terdiri atas Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu, serta Kelompok Khusus. Meski menyetujui rancangan tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.

Pandangan akhir dari Fraksi Eme Neme Yauware yang merupakan gabungan Partai Perindo dan Partai NasDem menyampaikan melalui juru bicara Rampeani Rachman, S.Pd. Fraksi menegaskan bahwa perubahan APBD tidak hanya harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan masyarakat Mimika.

Di dalam pandangan, Fraksi Eme Neme Yauware juga meberikan mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika yang menyatakan penyusunan perubahan APBD telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi menilai kepatuhan terhadap prosedur menjadi dasar penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Fraksi juga menyoroti pengelolaan BUMD PT Mimika Abadi Sejahtera. Pemerintah daerah didorong memperkuat pengawasan dan tata kelola profesional terhadap penyertaan modal daerah agar BUMD mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua.

Selain itu, Fraksi Eme Neme Yauware meminta agar program prioritas pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara merata, mulai dari wilayah perkotaan hingga kampung, pesisir, dan pedalaman.

Dalam upaya meningkatkan PAD, fraksi merekomendasikan optimalisasi sektor perikanan, termasuk hasil laut yang dipasarkan melalui tempat pelelangan ikan di kawasan Pelabuhan Pomako. Pemerintah juga diminta meningkatkan pembinaan dan pemberian modal kepada pengusaha serta masyarakat lokal.

Fraksi turut meminta pemerintah menata aktivitas kapal-kapal ikan berskala besar dan pengusaha perikanan dari luar daerah yang melakukan perdagangan hasil laut dalam jumlah besar di wilayah Mimika. Penataan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat lokal.

Pada sektor pasar, pemerintah diminta menata penarikan retribusi di Pasar Sentral dengan tetap memperhatikan kebersihan, ketertiban waktu berjualan, keamanan, serta kondisi lingkungan pasar agar tercipta kawasan perdagangan yang aman dan nyaman.

Persoalan keamanan juga menjadi perhatian Fraksi Eme Neme Yauware. Pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret bersama TNI-Polri serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan situasi Mimika yang aman dan damai.

Persoalan tawuran antarpelajar juga menjadi perhatian. Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan mengambil langkah tegas terhadap aksi tawuran yang mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah serta masyarakat sekitar, dengan tetap mengedepankan pembinaan terhadap generasi muda.

Fraksi juga meminta pemerintah segera memberlakukan dan menjalankan Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol. Pengendalian peredaran minuman beralkohol dinilai perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam bidang aparatur pemerintahan, Bupati dan Sekretaris Daerah diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN dan PPPK yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan. Evaluasi juga diminta dilakukan terhadap OPD teknis, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyerapan anggaran.

Di bidang pendidikan, Fraksi Eme Neme Yauware mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika mempertimbangkan pembangunan Universitas Negeri di Mimika. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi terhadap tingginya biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa Mimika yang menempuh pendidikan di luar daerah.

Terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG, fraksi meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika dilibatkan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian distribusi makanan ke sekolah. Hal tersebut untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih data penerima MBG dengan program makanan tambahan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Fraksi juga meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera menindaklanjuti empat rekomendasi Panitia Khusus DPRK Mimika yang dinilai penting dan mendesak, antara lain terkait sengketa tapal batas di Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, persoalan air bersih, rekomendasi pansus kemanusiaan, serta penanganan persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, termasuk persoalan privatisasi dan kontraktor.

Sementara itu, persoalan tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Pomako juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja diminta segera berkolaborasi memberikan pendampingan, pembinaan, serta evaluasi terhadap pelayanan dan manajemen koperasi bongkar muat.

Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Eme Neme Yauware menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.(Sandra)