RRI.CO.ID, Nabire - Pengelolaan arsip dan tata naskah dinas dinilai menjadi bagian penting dalam membangun administrasi pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel di Provinsi Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli III Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, mengatakan setiap surat, dokumen, keputusan, laporan, dan arsip yang dihasilkan pemerintah merupakan bagian dari rekam jejak penyelenggaraan pemerintahan.
“Setiap surat, dokumen, keputusan, laporan, dan arsip yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan bagian dari rekam jejak penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, tata naskah dinas dan kearsipan bukan sekadar urusan administratif, tetapi merupakan bagian penting dari akuntabilitas, kepastian hukum, transparansi, dan kualitas pelayanan pemerintahan,” kata Marthen.
Menurutnya, posisi Papua Tengah sebagai provinsi yang relatif baru menjadi momentum untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang tertib dan profesional sejak awal.
Keseragaman pemahaman diperlukan dalam penyusunan, penggunaan, pengendalian, pengamanan, hingga penyimpanan dokumen pemerintahan. Pengelolaan tersebut juga penting untuk memastikan dokumen dapat ditemukan dan digunakan ketika dibutuhkan dalam proses pemerintahan.
Marthen menegaskan arsip perlu dipandang sebagai aset informasi pemerintah. Selain menjadi sumber informasi, arsip dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sekaligus bagian dari memori kelembagaan pemerintah daerah.
Penguatan tata kelola tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Tata Cara Implementasi Tata Naskah Dinas dan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendorong setiap perangkat daerah tidak hanya memiliki dokumen secara administratif, tetapi mampu menunjukkan bahwa dokumen tersebut benar-benar digunakan dalam proses kerja.
“OPD yang sehat bukan hanya OPD yang dokumennya lengkap, tetapi juga OPD yang mampu menunjukkan bahwa dokumen tersebut benar-benar digunakan dalam proses kerja,” ujar Marthen.
Evaluasi pengelolaan administrasi, lanjutnya, perlu melihat tiga aspek, yakni ketersediaan dokumen, pelaksanaan proses, serta keterhubungan hasil dengan dokumen dan proses kerja yang dilakukan.
Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi Mikael Danomira mengatakan kegiatan tersebut diikuti 150 peserta dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan 32 peserta dari pemerintah kabupaten di seluruh Papua Tengah.
Mikael menjelaskan, sosialisasi juga membahas pengelolaan persuratan dan arsip, pemberkasan, penyimpanan, hingga pengelolaan dokumen dan arsip secara elektronik.
Melalui penguatan tata naskah dinas dan kearsipan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat membangun administrasi pemerintahan yang tidak hanya lengkap secara dokumen, tetapi juga mampu mendukung efektivitas kerja, pengambilan keputusan, pelayanan publik, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....