EPPD Papua Tengah Diminta Ukur Dampak Program bagi Masyarakat

RRI.CO.ID, Nabire - Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) di Provinsi Papua Tengah diminta tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen dan pencapaian indikator administrasi, tetapi juga mengukur manfaat nyata program pemerintah yang dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli III Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Marthen Ukago, saat mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa membuka EPPD berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, Senin 31 Agustus 2026.

Marthen mengatakan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Menurutnya, proses evaluasi juga harus mampu memastikan penyelenggaraan pemerintahan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan daerah tidak cukup hanya dilihat dari terserapnya anggaran maupun terlaksananya berbagai program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan harus dikaitkan dengan dampak program terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan, meningkatkan daya saing, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Marthen.

EPPD Jangan Berhenti pada Pemenuhan Dokumen

Marthen menilai data dan informasi yang disampaikan dalam proses evaluasi harus benar-benar menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, EPPD diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen dan indikator administratif.

Menurutnya, evaluasi perlu menjadi instrumen untuk melihat secara objektif capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan dan tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah.

“Jangan sampai evaluasi hanya berhenti pada pemenuhan dokumen dan indikator, tetapi tidak mencerminkan kualitas pelayanan publik serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia berharap hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai penyelenggaraan pemerintahan di delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah. Capaian yang telah baik, kata Marthen, perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sementara indikator yang masih rendah harus segera ditindaklanjuti melalui langkah yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Marthen juga mengajak pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan selama proses evaluasi. Permasalahan tersebut diharapkan dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi bersama.

Ia menekankan, rekomendasi hasil evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen, tetapi harus diterjemahkan ke dalam program kerja, kebijakan, dan langkah nyata pada masing-masing perangkat daerah.

Marthen mengapresiasi kerja sama jajaran pemerintah kabupaten dalam penyusunan laporan serta penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses evaluasi. Ia berharap EPPD dapat berlangsung konstruktif dan menghasilkan rekomendasi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah.