Bupati Nabire Tekankan Inovasi dan Pelayanan Publik usai Lantik Pejabat Baru

RRI.CO.ID, Nabire — Bupati Nabire Mesak Magai meminta para pejabat yang baru dilantik untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mampu menghadirkan inovasi dan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Mesak Magai saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, Rabu 19 Agustus 2026.

Pelantikan yang digelar di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Nabire itu dihadiri Ketua DPRK Nabire Nancy Worabay, Wakil Bupati Nabire, Sekda Nabire, jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah serta para pejabat yang dilantik.

Dalam sambutannya, Mesak mengatakan jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, loyalitas dan disiplin.

Menurut dia, tanggung jawab para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) semakin besar karena Pemerintah Kabupaten Nabire tengah menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Jabatan ini adalah amanah. Karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, loyalitas dan disiplin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Mesak.

Ia meminta setiap OPD mulai memperkuat inovasi dan mencari terobosan baru agar program pemerintah tidak berhenti pada administrasi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

Dinas Perikanan Diminta Kawal Program Kampung Nelayan

Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah Dinas Perikanan dan Kelautan. Mesak meminta kepala dinas yang baru segera mengawal program kampung nelayan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam Asta Cita.

Menurutnya, Nabire memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar sehingga program tersebut harus dikawal secara serius.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan diminta membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta melakukan konsolidasi internal bersama seluruh staf.

"Program kampung nelayan ini harus kita sukseskan di Kabupaten Nabire. Karena itu koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan konsolidasi di internal dinas harus diperkuat," ujar Mesak.

Data Kependudukan hingga Ketahanan Pangan Jadi Sorotan

Selain sektor perikanan, Bupati juga memberikan perhatian terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang baru diminta melakukan akselerasi pencatatan dan pemutakhiran data kependudukan warga Nabire.

Menurut Mesak, data kependudukan yang akurat merupakan salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan publik.

Sementara kepada Kepala Dinas Pertanian, ia meminta peningkatan produksi serta pengembangan potensi pertanian lokal.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat Nabire dapat terpenuhi dari potensi lokal.

"Potensi pertanian lokal harus terus dikembangkan dan produksinya ditingkatkan. Kita ingin ketahanan pangan di Nabire semakin kuat," katanya.

OPD Diminta Perkuat Pengawasan

Pesan Bupati tersebut menjadi relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan program-program yang menyentuh langsung kehidupan warga.

Berbagai program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pangan dan pelayanan dasar, membutuhkan koordinasi serta pengawasan yang kuat dari seluruh perangkat daerah.

Pemerintah daerah tidak hanya dituntut memastikan program berjalan, tetapi juga memastikan aspek keamanan, kualitas, pengawasan dan koordinasi antarinstansi benar-benar diperhatikan.

Pendekatan tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya terlihat berhasil secara administratif, tetapi juga memberikan rasa aman dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati Minta Kerja Sama Antar-OPD Diperkuat

Di akhir sambutannya, Mesak meminta seluruh pimpinan OPD memperkuat kerja sama lintas sektor.

Menurut dia, persoalan masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar-OPD.

"Kerja sama lintas OPD harus terus ditingkatkan sehingga kualitas kerja semakin baik dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima," ujarnya.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak lima pejabat pimpinan tinggi pratama, delapan pejabat administrator eselon IIIA, lima pejabat administrator eselon IIIB dan tiga pejabat pengawas eselon IVA resmi menempati jabatan baru.

Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Berdasarkan SK Bupati Nabire Nomor 821.21-12 tanggal 18 Agustus 2026, lima pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni:

1. Yasor Victor Sawo, SP., M.Si., dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjadi Kepala Dinas Pertanian.

   Baca juga: Bulan Agustus ASN Pemkab Nabire, Diajak Mengisi Kemerdekaan Melalui Kerjanyata

2. Sumardi A, S.IP., dari Kepala Dinas Pertanian menjadi Staf Ahli Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

3. Yusuf Sirampun Pirade, S.T., M.T., tetap menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.

4. Cyprianus Rahawarin, S.Sos., dari Kepala Satpol PP menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Yohanes Pigome, S.Sos., MM., dari Kepala BKPSDM menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Sementara itu, sejumlah pejabat administrator dan pengawas juga mengalami perubahan penempatan sebagai bagian dari penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.

Empat Pejabat Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas

Selain pelantikan, Bupati Nabire juga menyerahkan surat perintah pelaksana tugas kepada empat pejabat.

Mereka adalah Max Leovel Tetituel, S.E. sebagai Plt Kepala BKPSDM Nabire, Elieser Korwa, S.Pd. sebagai Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sumardi A, S.IP. sebagai Plt Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, serta Konstantina Waray, S.IP. sebagai Plt Kasat Pol PP Nabire.

Penataan jabatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pergantian struktur birokrasi, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan para pejabat baru bukan semata-mata pada jabatan yang diemban, melainkan pada seberapa besar perubahan dan manfaat yang dapat dirasakan setelah mereka menjalankan tugas.