RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka Rapat Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim PORA Tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, di Nabire, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi antarinstansi dalam memperkuat pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing di Papua Tengah.
Rapat Tim PORA dibuka Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP.
Kegiatan melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, kementerian dan lembaga terkait, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta anggota Tim PORA tingkat provinsi.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Tumiran, keberadaan orang asing di suatu wilayah membutuhkan pengawasan yang baik dan terkoordinasi. Pengawasan tersebut dinilai tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerja sama lintas lembaga.
“Pengawasan tersebut bukan menjadi tanggung jawab satu instansi saja. Dibutuhkan kerja sama antara Imigrasi, pemerintah daerah, aparat keamanan, kementerian atau lembaga, serta instansi terkait lainnya,” ujar Tumiran.
Menurutnya, Tim PORA memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi terkait keberadaan maupun aktivitas orang asing di wilayah Papua Tengah.
Gubernur juga menyoroti kondisi geografis Papua Tengah yang memiliki wilayah luas dengan karakteristik berbeda-beda. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan koordinasi yang kuat agar informasi mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing dapat diketahui serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Pemprov Papua Tengah berharap rapat tersebut tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi menghasilkan penguatan koordinasi dan kesamaan persepsi antarinstansi dalam menjalankan tugas pengawasan orang asing.
Melalui forum tersebut, setiap instansi diharapkan memahami tugas dan kewenangannya masing-masing sehingga dapat bergerak cepat dan terkoordinasi ketika ditemukan persoalan di lapangan.
Rapat Tim PORA Tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 kemudian secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Tengah melalui perwakilannya. Pemerintah berharap hasil rapat dapat memperkuat pengawasan orang asing sekaligus menjaga ketertiban, keamanan, dan kepentingan masyarakat di Papua Tengah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....