Masalah Pendidikan Papua Jadi Sorotan dalam Lokakarya di Timika

RRI.CO.ID, Mimika — Hari pertama Lokakarya Pendidikan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Timika, Selasa 14 April 2026. mengungkap berbagai persoalan serius yang masih membelit dunia pendidikan di Papua. Melalui sesi bertajuk “Potret Faktual Pendidikan”, para tokoh pendidikan membedah kondisi riil di lapangan, mulai dari ruang kelas kosong hingga tata kelola administrasi yang dinilai belum tertata dengan baik.

Diskusi yang berlangsung hangat ini dipandu oleh Pastor Febronius Angelo, PR, yang selama ini berkecimpung langsung dalam pelayanan pendidikan di wilayah konflik Ilaga. Ia mengarahkan pembahasan pada realitas yang dihadapi sekolah-sekolah, khususnya di daerah terpencil.

Pastor Andreas Madya Ariyanti, SCJ, dari Dekanat Mimika Agimuga, membuka diskusi dengan menggambarkan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pesisir serta pedalaman. Ia mencontohkan kondisi di Kokonao, di mana terdapat sekolah dasar dengan hanya satu guru yang harus mengajar seluruh jenjang kelas, dari kelas 1 hingga kelas 6.

Menurutnya, kekurangan tenaga pendidik menjadi persoalan utama yang membuat pendidikan di wilayah pinggiran sulit berkembang. Kondisi ini berbeda jauh dengan sekolah-sekolah di Kota Timika yang relatif berjalan lebih baik.

Sementara itu, Yulianus Kuayo yang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dan Pokja Papua Cerdas (BP3OKP), memaparkan lima klasifikasi kondisi pendidikan anak di Papua. Di antaranya, adanya anak yang tidak memiliki akses sekolah, tingginya angka putus sekolah, hingga ketimpangan distribusi dan kualitas guru.

Ia juga menyoroti fenomena guru yang tidak hadir secara konsisten, bahkan menjadikan profesi guru hanya sebagai batu loncatan untuk menjadi aparatur sipil negara. Di sisi lain, guru yang berkualitas justru lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Lembaga Pelopor Pendidikan dan Sekolah Swasta. Selain itu, kebijakan redistribusi guru ASN juga mulai diterapkan untuk menjawab ketimpangan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

“Kami ingin guru-guru di Papua tidak hanya profesional secara administratif, tetapi juga memiliki panggilan hati dalam mendidik,” tegas Yulianus.

Dalam forum tersebut, Yulianus juga menyampaikan keprihatinannya terhadap menurunnya keterlibatan kader Katolik dalam dunia pendidikan. Pernyataan ini menjadi refleksi bagi gereja dan yayasan pendidikan untuk kembali memperkuat peran mereka.

Kritik tajam turut disampaikan oleh Antonius Welerubun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Ia menyoroti lemahnya tata kelola data pendidikan yang dinilai masih amburadul, termasuk ketimpangan distribusi tenaga pengajar antara sekolah negeri dan swasta.

Antonius juga mengungkap praktik tidak sehat di masa lalu, seperti dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 10 hingga 15 persen. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak akan terjadi lagi ke depan.

“Kami berkomitmen memperbaiki sistem dan memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, terutama bagi sekolah swasta dan wilayah pesisir,” ujarnya.

Menutup sesi, tim ahli lokakarya yang dipimpin oleh Prof. Dr. Yustinus Budi Hermanto dari Yayasan Widya Mandala Surabaya merumuskan lima rekomendasi strategis. Di antaranya, penyediaan guru profesional untuk daerah konflik, pendampingan guru berbasis sosial-budaya, sinergi lintas sektor, pengembangan program sekolah asrama, serta penerapan kurikulum kontekstual berbasis kearifan lokal.

Lokakarya ini menjadi pengingat bahwa upaya memperbaiki pendidikan di Papua tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang pembenahan manajemen dan mengembalikan peran guru sebagai pusat pembelajaran di ruang kelas. (Sandra)