RRI.CO.ID,MIMIKA — Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan kota-kota yang bersih, tertib, sehat, dan nyaman, Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, mulai dari tingkat rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir (TPA).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, Jeffri Deda, saat ditemui di Kantor DLH Mimika, pada Selasa, 10 Februari 2026. ia menjelaskan bahwa langkah strategis yang dilakukan saat ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat serta surat teguran administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan sampah yang masih menggunakan sistem open dumping.

“Seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mendapat surat teguran karena sistem pembuangan sampah masih open dumping. Itu tidak boleh lagi. Harus diubah menjadi controlled landfill. Di Mimika, perubahan ini sudah kami lakukan sejak tahun lalu,” ujar Jeffri.

Ia menjelaskan bahwa perubahan sistem tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati Mimika, di mana DLH secara bertahap mengubah metode pembuangan sampah di TPA dari sistem terbuka menjadi sistem terkontrol.

“Sekarang, setiap sampah yang masuk ke TPA tidak lagi dibiarkan terbuka. Sampah langsung ditimbun dan ditutup dengan tanah. Itu yang disebut controlled landfill. Tahun 2026 ini kami fokus pada proses mobilisasi dan penguatan operasionalnya,” jelasnya.

Menurut Jeffri, penanganan di TPA hanyalah satu bagian dari sistem pengelolaan sampah. Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, DLH Mimika juga melakukan berbagai upaya pengurangan sampah di dalam kota.

Salah satu program yang saat ini dikembangkan adalah kios sampah, yang konsepnya mirip dengan bank sampah. Dalam program ini, masyarakat dapat membawa sampah plastik untuk ditukarkan dengan kebutuhan pokok seperti gula, garam, dan bahan sembako lainnya.

“Kalau masyarakat ingin ditukar dengan uang juga bisa. Tapi kalau mau ditukar dengan barang kebutuhan sehari-hari, itu tersedia di kios sampah. Ini kami lakukan untuk mendorong pengurangan sampah dari sumbernya,” katanya.

Meski demikian, Jeffri mengakui bahwa program kios sampah masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya diminati masyarakat.

“Karena baru mulai, minat masyarakat memang belum begitu besar. Tapi kami terus lakukan sosialisasi agar masyarakat pelan-pelan terbiasa,” ujarnya.

Selain program pengurangan, DLH Mimika juga fokus pada kebijakan pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3.7 Tahun 2025 tentang pembatasan penggunaan minuman dan makanan berkemasan plastik.

“Untuk tahap awal, aturan ini kami terapkan di lingkungan pemerintah dulu. Mulai dari kelurahan, distrik, sampai OPD. Untuk masyarakat umum dan swasta, kami akan lakukan sosialisasi secara bertahap,” jelas Jeffri.

Ia menambahkan, sosialisasi juga akan menyasar rumah ibadah seperti gereja dan masjid sebagai bagian dari pendekatan moral dan sosial.

“Kami berharap ada suara kenabian dari gereja dan masjid yang menyampaikan bahwa kebersihan itu bagian dari tanggung jawab iman dan kehidupan,” katanya.

Terkait volume sampah, Jeffri menyebutkan bahwa jumlah sampah di Mimika sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk serta momentum hari-hari besar keagamaan dan perayaan nasional.

“Kalau hari biasa jumlahnya stabil. Tapi kalau Natal, Tahun Baru, Lebaran, atau kegiatan besar lainnya, volume sampah bisa mencapai lebih dari 100 ton per hari, bahkan sampai 110 ton,” ungkapnya.

Saat ini, DLH Mimika memiliki 18 unit armada truk pengangkut sampah. Namun, keterbatasan armada dan luas wilayah pelayanan menjadi tantangan tersendiri.

“Kami harus mengatur jadwal pelayanan. Banyak permintaan dari berbagai instansi, seperti TNI, Polri, Kejaksaan, sampai wilayah pelabuhan. Yang rutin kami layani dulu, sisanya kami atur sesuai waktu,” jelasnya.

Dalam upaya membangun kesadaran lingkungan sejak dini, DLH Mimika juga aktif mendorong sekolah-sekolah mengikuti program Adiwiyata, yakni program sekolah berwawasan lingkungan yang digagas pemerintah pusat.

“Saat ini kami sudah mengusulkan sekitar 17 sekolah, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, untuk mengikuti Adiwiyata tingkat Provinsi Papua Tengah. Harapannya bisa lolos ke tingkat nasional,” katanya.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Jeffri mengakui bahwa tantangan terbesar masih terletak pada kesadaran masyarakat. Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang semula hanya 18 titik kini terus bertambah akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan.

“Awalnya 18 TPS, sekarang bertambah jadi 40, bahkan 60 titik. Masyarakat buang sampah di pinggir jalan, lalu dianggap itu TPS baru,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebersihan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

“Kalau masyarakat tidak mendukung, kita tidak akan pernah selesai. Kebersihan adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

DLH Mimika juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang. Dalam dokumen izin lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL, para pengembang berjanji mengelola sampah secara mandiri, namun dalam praktiknya tidak dilaksanakan.

“Setelah rumah dijual dan dihuni, sampah dibuang ke TPS umum. Padahal dalam izin lingkungan mereka berjanji menyiapkan TPS sendiri dan mengangkut ke TPA,” kata Jeffri.

Terkait kapasitas TPA, Jeffri mengungkapkan bahwa dari total lahan sekitar 11,5 hektare yang dibeli pemerintah sejak 2008, kini hanya tersisa sekitar 4 hektare.

“Dengan sistem controlled landfill sederhana, lahan yang tersisa ini diperkirakan hanya bertahan tiga sampai empat tahun. Kami sudah mulai mencari alternatif lahan baru,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pengolahan sampah plastik, DLH Mimika sejak 2023 telah mengoperasikan Pusat Daur Ulang (PDU) yang berada di kantor lama DLH. Namun keterbatasan peralatan, khususnya mesin pengering, membuat kapasitas produksi belum optimal.

“Selama satu tahun, PDU baru bisa menghasilkan sekitar enam ribu produk. Kalau alatnya lengkap, target kami bisa mencapai 12 sampai 15 ribu per tahun,” ungkapnya.

Jeffri berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dapat terlibat aktif dalam mendukung program Indonesia Bersih.

“Ini bukan hanya program pemerintah. Ini tanggung jawab kita semua demi Mimika yang bersih, sehat, dan nyaman,” pungkasnya. (SAN)