RRI.CO.ID, Nabire - Badan Gizi Nasional atau BGN memperkuat pemutakhiran data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan bantuan makanan bergizi diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
Dikutip dari Website BGN, penguatan data tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, termasuk integrasi data kependudukan untuk meningkatkan akurasi sekaligus mencegah pencatatan penerima manfaat secara ganda.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, data kependudukan dari Dukcapil dapat membantu BGN mengenali penerima manfaat secara individual, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Dengan demikian, pendataan MBG tidak hanya mencatat jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas penerima.
“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis 13 Agustus 2026.
Tito menegaskan integrasi data tersebut diarahkan pada prinsip satu orang, satu penerima manfaat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghindari pencatatan penerima secara ganda dalam pelaksanaan program.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran data bersama Kemendagri diperlukan untuk menyesuaikan data penerima dengan kondisi pelayanan di lapangan. BGN menemukan adanya data penerima yang tercatat lebih dari satu kali maupun penerima yang secara administratif terdata tetapi belum memperoleh layanan.
“Dukcapil, betul, tadi ditandatangani MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data termasuk juga kita lihat kemarin kita sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang double,” kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, pemutakhiran data juga membantu pemerintah menemukan perbedaan antara data administratif dan kondisi faktual di lapangan. Karena itu, proses pencocokan data dinilai penting agar jumlah penerima yang tercatat benar-benar menggambarkan penerima yang telah mendapatkan layanan MBG.
Integrasi data ke depan juga berpeluang dikembangkan dengan sektor kesehatan. Data tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan penerima manfaat secara berkelanjutan, termasuk kondisi pertumbuhan anak melalui indikator seperti berat dan tinggi badan.
Penguatan basis data menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran, efektif, dan akuntabel. Kolaborasi antara BGN, Kemendagri, dan pemerintah daerah diharapkan memastikan manfaat program diterima masyarakat sesuai sasaran.
Sudaryono menegaskan BGN terbuka untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran dan pengelolaan data penerima manfaat.
“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Sudaryono.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....