RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah akan mengoperasikan lebih dari 13.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki angka stunting tinggi. Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat pemerataan layanan gizi, termasuk bagi daerah-daerah yang membutuhkan intervensi segera seperti Papua.

Dilansir dari Bloomberg Technoz, keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi perbaikan tata kelola Program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan lebih dari 13.000 titik SPPG yang menjadi perhatian pemerintah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Sebagian telah selesai dibangun, sebagian lainnya masih dalam tahap konstruksi sehingga penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing daerah.

"Yang pertama, ada titik baru jumlahnya 13.000 lebih. Yang banyak protes itu ada 13.000 lebih. Karena sudah ada yang dibangun, ada yang sudah jadi, ada yang baru 80 persen, itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua. Yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu merah, itu prioritas," kata Zulkifli Hasan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, dikutip pada 29 Juli 2026.

Menurut Zulkifli, pemerintah akan lebih dahulu menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah prioritas seperti Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dilakukan agar masyarakat di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dapat segera menerima manfaat Program MBG.

"Misalnya Papua Pegunungan, NTT, ya Papua-Papua lah dan NTT. Ini kita akan selesaikan sebulan ini. Dari 13.000 itu sebagian artinya," ujarnya.

Sementara itu, penyelesaian SPPG di wilayah lain seperti Sumatra, Jawa, dan daerah lainnya ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua bulan. Pemerintah masih menyiapkan skema pelaksanaan yang akan diumumkan setelah proses kajian selesai dilakukan.

"Yang jauh, yang pegunungan, yang stunting tinggi, satu bulan selesai. Yang sisanya dua bulan akan kita sampaikan bentuknya apa nanti, kita akan jelaskan berikutnya," kata Zulkifli Hasan.

Pemerintah berharap percepatan operasional ribuan dapur MBG dapat memperluas akses layanan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Bagi wilayah Papua, kebijakan ini dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting melalui penyediaan makanan bergizi secara lebih merata.