RRI.CO.ID, Nabire – Dugaan kasus keracunan yang menimpa sejumlah penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, menjadi perhatian serius Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Sebagai langkah antisipasi, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, menegaskan pihaknya melakukan analisis manajemen risiko dan memperketat seluruh tahapan penyelenggaraan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa.

Menurut Marsel, setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki tanggung jawab penuh memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi sekaligus higienis.

"Kepala SPPG harus benar-benar memperhatikan kebersihan mulai dari barang yang dibelanjakan dalam keadaan bersih dan baik. Kemudian pada saat memasak pastikan bahwa makanan itu matang dengan baik," ujarnya kepada wartawan, Rabu 5 Agustus 2026.

Ia menjelaskan penerapan standar operasional prosedur (SOP) juga menjadi bagian penting dalam mencegah kontaminasi makanan. Mulai dari penggunaan sarung tangan saat proses pemorsian, kebersihan peralatan, hingga penanganan makanan harus dilakukan sesuai standar agar terhindar dari bakteri penyebab gangguan pencernaan.

Tak hanya itu, kebersihan kendaraan pengangkut makanan dan wadah penyimpanan juga menjadi fokus pengawasan sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah. "Jadi rangkaian kerja dari mulai persiapan sampai anak-anak itu makan harus ada pengawasan," katanya.

Marsel menambahkan, aspek sanitasi dapur, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta kualitas air bersih merupakan faktor mendasar dalam sistem pengendalian risiko. Menurutnya, makanan yang telah diolah dengan baik tetap berpotensi terkontaminasi apabila sanitasi lingkungan diabaikan.

"Apabila dapur itu sudah melakukan persiapan hingga distribusi makanan itu sampai ke penerima manfaat dengan baik, namun jika sanitasi atau IPAL dan air bersih ini kita abaikan tentu akan berdampak pada higienitas makanan dan berpotensi menyebabkan keracunan," jelasnya.

Untuk memastikan kualitas air yang digunakan di seluruh dapur SPPG, BGN Nabire telah mengirimkan sampel air ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jayapura guna dilakukan pengujian kelayakan. "Hasil uji kelayakan air ini akan kami pajang sebagai bukti bahwa air yang digunakan di dapur-dapur SPPG telah memenuhi standar," ujarnya.

Selain kualitas air, pengelolaan limbah dapur juga menjadi perhatian. Limbah yang tidak ditangani dengan baik berpotensi mengundang lalat dan vektor pembawa penyakit yang dapat mencemari bahan makanan.

Marsel mengatakan sistem pengawasan yang menyeluruh merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG sekaligus memastikan makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman dikonsumsi.

Ia juga mengingatkan bahwa menu MBG wajib berganti setiap hari. Selain menjaga variasi gizi, kebijakan tersebut bertujuan mencegah penggunaan bahan makanan sisa yang kualitasnya telah menurun.

"Itulah mengapa setiap hari menu MBG tidak boleh sama. Tujuannya agar tidak ada penggunaan bahan yang berpotensi mengalami penurunan kualitas sehingga risiko keracunan maupun gangguan kesehatan dapat diminimalkan," tuturnya.

Menurut Marsel, apabila seluruh prosedur dijalankan secara konsisten, mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, sanitasi, distribusi hingga pengawasan konsumsi makanan di sekolah, maka risiko gangguan kesehatan dapat ditekan semaksimal mungkin.

"Harapan kita, anak-anak memperoleh makanan yang sehat, semangat belajar meningkat, dan seluruh petugas SPPG juga merasa bangga karena makanan yang mereka siapkan benar-benar bermanfaat bagi para penerima," pungkasnya.