RRI.CO.ID, Nabire - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengaktifkan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Aktivasi tersebut termasuk di Provinsi Papua Tengah dan dijadwalkan mulai 2 Oktober 2026.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, aktivasi 480 SPPG akan difokuskan terlebih dahulu di wilayah timur Indonesia yang mencakup 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota.
Dari total tersebut, sebanyak 211 SPPG merupakan mitra mandiri dan 269 SPPG merupakan SPPG terpencil. Aktivasi ditujukan untuk memperluas layanan pemenuhan gizi, terutama di wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Sebanyak 16 provinsi yang menjadi sasaran awal meliputi Papua Pegunungan, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan aktivasi akan diprioritaskan bagi dapur SPPG yang telah memenuhi kesiapan operasional. Setelah aktivasi dilakukan, setiap dapur akan menjalani sejumlah tahapan sebelum dapat beroperasi secara penuh.
"Jadi, tahapan dari aktivasinya akan kita mulai di tanggal 2 Oktober ini. Dan kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada 3-4 minggu setelah dilakukan aktivasi tanggal 2," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Rabu, 30 September 2026.
Tahapan tersebut antara lain pelatihan bagi pengelola dan penjamah makanan, serta penambahan jumlah penerima manfaat secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing SPPG.
Dalam pelaksanaan aktivasi, pimpinan BGN akan turun langsung ke sejumlah daerah. Sudaryono dijadwalkan berada di Maluku, sementara Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II akan disebar ke 16 provinsi yang menjadi lokasi aktivasi.
BGN juga akan mendorong pembukaan dapur di wilayah lainnya secara bertahap pada pekan berikutnya. Prioritas diberikan kepada daerah 3T, wilayah dengan angka stunting tinggi, serta daerah yang berdasarkan aduan masyarakat masih terdapat sekolah yang belum mendapatkan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Dan di minggu berikutnya, setelah tanggal 2 kami berharap bahwa dapur-dapur di wilayah lain juga kemudian secara berangsur bisa buka sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Penentuan lokasi SPPG yang akan diaktivasi dilakukan berdasarkan sistem dan basis data yang dimiliki BGN. Menurut BGN, penetapan tersebut mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah.
"Penentuan dari mana yang dibuka dan mana yang menjadi duluan dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh database kami," ujarnya.
BGN juga mengingatkan masyarakat dan calon mitra untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengaku memiliki kewenangan dalam membantu proses aktivasi SPPG. BGN menegaskan tidak memberikan otorisasi kepada asosiasi, individu, maupun pihak lain untuk menjadi perantara dalam proses tersebut.
"Kami tidak mengotorisasi siapa pun, tidak mengotorisasi asosiasi mana pun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi mana pun," katanya.
BGN menyatakan akan melakukan verifikasi apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan pimpinan BGN dan meminta pungutan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dalam proses aktivasi SPPG.
"Kalau kemudian ada orang-orang atau oknum-oknum yang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan pimpinan di BGN, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, apakah itu dengan pungutan-pungutan dan sebagainya, ini semua bukan berasal dari kami dan akan kami sampaikan dari BGN yang akan memverifikasi ini semua," tegasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....