RRI.CO.ID, Nabire – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Nabire bersama Badan Gizi Nasional menggelar rapat koordinasi guna mematangkan kesiapan operasional dapur MBG.

Rapat tersebut dilaksanakan pada Jumat 27 Maret 2026 di Aula Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, dan melibatkan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Nabire, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, mengatakan rapat ini difokuskan pada kesiapan operasional dapur yang dijadwalkan mulai berjalan pada 31 Maret 2026.

Menurutnya, sejumlah aspek krusial menjadi perhatian, mulai dari kesiapan fasilitas dapur, standar keamanan dan higienitas pangan, hingga sistem distribusi makanan yang harus tepat waktu dan tepat sasaran.

“Prinsipnya adalah prioritas utama kita memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar masuk ke piring rakyat, khususnya anak-anak, dengan aman, bergizi, dan bertanggung jawab. Sehingga saat operasional 31 Maret nanti, tidak ada masalah dan ke depan bisa lebih baik,” ujarnya.

Marsel menambahkan, kehadiran program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah di Papua, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Program ini diyakini mampu membuka lapangan kerja, khususnya bagi tenaga dapur, sekaligus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Nabire yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Yasor Viktor Sawo, menegaskan sejumlah aturan penting yang wajib dipatuhi dalam operasional dapur MBG.

Ia menekankan bahwa dapur MBG harus memenuhi standar Badan Gizi Nasional, termasuk dalam pengelolaan limbah yang harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Selain itu, distribusi makanan harus dilakukan tepat waktu, dan setiap makanan yang disajikan wajib dilengkapi dengan label harga serta batas waktu konsumsi.

“Kami tegaskan dapur MBG harus dikelola maksimal sesuai standar. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Pengantaran makanan harus tepat waktu, dan makanan tidak boleh dibawa pulang,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta para kepala SPPG dari berbagai wilayah di Kabupaten Nabire.

Dengan kesiapan yang terus dimatangkan, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah di Papua Tengah.