Tiga Strategi Jadi Fokus Aceh Barat Percepat Pengentasan Kemiskinan

RRI.CO.ID, Meulaboh - Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Cut Nyak Dhien, Bapperida, Senin, 5 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas strategi percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong kemiskinan.

Rakor turut dihadiri Sekda Aceh Barat Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Wistha Nowar, S.Pt., M.Si., serta Kepala Bapperida Abdul Wahab, S.T., M.T. Kehadiran unsur terkait tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

Said mengatakan strategi penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran. Setiap program juga harus diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata terhadap kondisi masyarakat.

“Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada tiga hal, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kantong – kantong kemiskinan,” kata Said.

Ia menjelaskan pengurangan beban pengeluaran masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam meringankan tekanan ekonomi keluarga miskin. Di sisi lain, peningkatan pendapatan perlu didorong melalui pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Said mengatakan data kemiskinan juga perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Provinsi Aceh pada Maret 2026 mencapai 12,34 persen, sedangkan data rilis tahun 2025 menunjukkan Aceh Barat berada pada angka 15,50 persen.

“Data ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran, terpadu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama,” katanya.

Menurutnya, penanganan kemiskinan harus melibatkan berbagai perangkat daerah dengan sasaran yang saling terintegrasi. Intervensi yang diberikan juga perlu mencakup perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga perluasan kesempatan kerja.

Said menegaskan pemanfaatan data terpadu menjadi penting agar pemerintah tidak keliru menentukan sasaran program. Dengan pendekatan tersebut, intervensi diharapkan lebih efektif dalam menjangkau keluarga dan wilayah yang masih menghadapi kemiskinan.

“Setiap perangkat daerah perlu bergerak dalam satu arah dan sasaran yang terpadu, keluarga dan wilayah yang menghadapi kemiskinan memerlukan intervensi yang saling melengkapi, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja,” ujar Said.

Ia berharap Rakor TKPK dapat menghasilkan gambaran yang jelas mengenai capaian program serta kesepakatan langkah percepatan sampai akhir tahun. Said menekankan keberhasilan penanggulangan kemiskinan harus diukur berdasarkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.