Pemkab Nagan Raya Prioritaskan Belanja Daerah untuk Pelayanan Dasar

RRI.CO.ID, Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memprioritaskan belanja daerah untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar serta pelayanan masyarakat dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026. Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Raja Sayang dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRK Nagan Raya di Ruang Sidang Utama DPRK, Senin, 28 September 2026.

Raja Sayang mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal membuat pemerintah daerah perlu mengarahkan belanja pada kebutuhan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Prioritas tersebut terutama mencakup pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Belanja modal diarahkan antara lain untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan. Selain itu, pemerintah memperhatikan sarana pendidikan, kesehatan, fasilitas pelayanan publik, dan infrastruktur lain sesuai kewenangan daerah serta kemampuan keuangan.

“Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan diharapkan tidak hanya menghasilkan aset daerah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat dirasakan masyarakat,” jelas Raja Sayang.

Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap belanja yang tidak menjadi prioritas agar penggunaan anggaran tetap terkendali. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesinambungan fiskal daerah.

Menurut Raja Sayang, pengendalian belanja menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mengelola pembiayaan daerah secara hati-hati.

“Dengan demikian, pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2026 diharapkan tetap mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan tanpa menimbulkan beban fiskal yang tidak terkendali pada tahun berjalan maupun tahun anggaran berikutnya,” sebutnya.

Menanggapi pandangan Fraksi NasDem Restorasi Kebangsaan, pemerintah daerah akan menjaga keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Evaluasi terhadap prioritas belanja dilakukan agar anggaran tetap mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Raja Sayang juga mengatakan kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan atau tidak selesai pada Tahun Anggaran 2026 akan mendapatkan pemantauan dan evaluasi. Pemerintah daerah akan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan agar anggaran yang telah dialokasikan tetap menghasilkan keluaran dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam bidang infrastruktur dan pelayanan dasar, Pemkab Nagan Raya menyatakan pembangunan akan diarahkan pada kebutuhan yang mendesak dan prioritas. Pemerintah juga memperhatikan aspek manfaat serta kemampuan keuangan daerah dalam menentukan kegiatan yang dilaksanakan.

Arah belanja tersebut menjadi bagian dari penyesuaian program dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026. Sebelumnya, DPRK Nagan Raya telah mengesahkan perubahan KUA-PPAS 2026 dengan pendapatan daerah sekitar Rp1,13 triliun dan belanja sekitar Rp1,15 triliun.