RRI.CO.ID, Meulaboh - Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH menghadiri pembukaan Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Aceh Barat untuk membahas dan menetapkan Rancangan Perubahan APBD Aceh Barat Tahun 2026 di Ruang Sidang Utama DPRK setempat, Jumat, 28 Agustus 2026. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah, kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.
Said Fadheil mengatakan, pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika yang terjadi selama tahun berjalan. Menurutnya, penyesuaian diperlukan agar alokasi anggaran tetap sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.
“Rancangan perubahan APBD ini disusun sebagai respons atas berbagai dinamika yang terjadi selama tahun anggaran berjalan, perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan perkembangan pendapatan, kebutuhan belanja serta kondisi pembiayaan daerah,” kata Said.
Ia menjelaskan, perubahan APBD diharapkan dapat mengarahkan penggunaan anggaran pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Dalam kondisi kemampuan fiskal daerah yang perlu dikelola secara cermat, Pemkab Aceh Barat terus berupaya melakukan penyesuaian dan menetapkan prioritas dalam pengalokasian anggaran,” ujarnya.
Said mengatakan, pengelolaan anggaran secara cermat diperlukan agar ketersediaan fiskal daerah dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai setiap alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan serta skala prioritas daerah.
Menurutnya, pembahasan perubahan APBD juga membutuhkan kerja sama dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Komitmen bersama tersebut diperlukan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
“Kami yakin dan percaya dengan komitmen serta semangat kebersamaan, kita akan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel,” kata Said.
Said juga meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya kepala SKPK, mengikuti setiap tahapan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan kepala SKPK agar tidak meninggalkan daerah selama agenda pembahasan berlangsung.
“Kami turut mengimbau kepada seluruh jajaran Pemkab Aceh Barat, utamanya para kepala SKPK untuk dapat mempedomani jadwal pembahasan serta tidak meninggalkan daerah pada jadwal pembahasan yang telah ditetapkan agar pembahasan ini dapat berjalan dengan lancar,” ujar Said.
Ia berharap pembahasan dan penetapan Perubahan APBD Aceh Barat Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRK. Kebijakan anggaran yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung program prioritas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....