Bupati Aceh Barat Fokuskan Kesehatan dan Pendidikan Jadi Prioritas

RRI.CO.ID, Meulaboh - Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM menegaskan sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi teknis evaluasi kinerja bersama seluruh pegawai Dinas Kesehatan di Aula Dinkes Aceh Barat, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis, 27 Agustus 2026.

Tarmizi mengatakan Dinas Kesehatan menjadi salah satu organisasi perangkat daerah yang mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Menurutnya, kondisi fiskal daerah mengharuskan pemerintah menetapkan skala prioritas dalam menjalankan program pembangunan.

“Karena dengan kondisi fiskal hari ini kita harus ada skala prioritas, oleh karena itu program pemerintah fokus kepada yang paling utama kesehatan dan pendidikan, karena ini kesehatan berbicara dengan nyawa manusia,” kata Tarmizi.

Ia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat ini sedang menata kembali sistem pelayanan dan mengevaluasi berbagai persoalan yang dihadapi sektor kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi sekaligus menetapkan target kerja yang harus dicapai ke depan.

Tarmizi menegaskan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus menjadi perhatian seluruh jajaran Dinas Kesehatan. “Intinya pelayanan prima harus diberikan kepada masyarakat, dan Puskesmas aktiv semuanyanya kemudian tenaga kesehatan juga dengan permasalahan – permasalahan yang cukup banyak hari ini apalagi dengan anggaran yang menipis,” katanya.

Selain pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga menargetkan seluruh Puskesmas Pembantu atau Pustu di Aceh Barat dapat kembali aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga berencana menambah mobil ambulans secara bertahap setiap tahun untuk mendukung akses pelayanan kesehatan.

“Targetnya semua Puskesmas itu memiliki ambulan baru sehingga tidak ada kendala dalam hal melayani masyarakat,” ujar Tarmizi. Ia berharap ketersediaan fasilitas pendukung tersebut dapat mempercepat pelayanan dan memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan.

Tarmizi juga menyoroti persoalan tenaga bakti kesehatan yang jumlahnya cukup banyak, namun belum seluruhnya masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mengatakan persoalan tersebut akan dicarikan solusi dan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor kesehatan di Aceh Barat.