Delapan Infrastruktur Gayo Lues Diusulkan Segera Dibangun Permanen

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengusulkan percepatan pembangunan permanen delapan infrastruktur strategis kepada Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026, sebagai bagian dari pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Usulan tersebut terdiri atas tujuh pembangunan jembatan dengan bentang 80 hingga 180 meter dan pembangunan Jalan Lesten sepanjang 10,7 kilometer.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut penting untuk memulihkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat Gayo Lues. Pemerintah Aceh bersama Bupati Gayo Lues Suhaidi menyampaikan langsung usulan tersebut kepada sejumlah pejabat Kementerian PU.

“Kami mengusulkan demi pemulihan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan keselamatan masyarakat Gayo Lues,” ujar Dek Fadh.

Delapan infrastruktur yang diusulkan meliputi Jembatan Aih Bobo dengan bentang 80 meter dan Jembatan Kendawi sepanjang 80 meter. Selanjutnya Jembatan Rerebe di Tripe Jaya dengan bentang 180 meter serta Jembatan Pintu Rime dengan bentang 180 meter.

Usulan berikutnya yakni Jembatan Atu Peltak Penomon Jaya dengan bentang 80 meter dan Jembatan Simpang Kenyaran–Aih Ilang dengan bentang 80 meter. Pemerintah juga mengusulkan pembangunan Jembatan Lesten dengan bentang 120 meter serta Jalan Lesten sepanjang 10,7 kilometer.

Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan akses jalan dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat setelah bencana hidrometeorologi. “Karena itu, pasca bencana hidrometeorologi, akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama kami, agar masyarakat Gayo Lues bisa kembali beraktivitas dengan aman dan lancar,” katanya.

Menurut Suhaidi, usulan pembangunan permanen tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Presiden ke Gayo Lues yang melihat langsung kondisi infrastruktur terdampak bencana. Ia mengatakan penanganan darurat telah dilakukan secara bertahap, namun pembangunan permanen perlu segera dimulai.

“Penanganan darurat sudah berjalan bertahap. Namun, pembangunan permanen perlu segera dimulai agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak terus terhambat,” ujarnya.

Pembangunan delapan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar konektivitas antarwilayah, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan usulan tersebut sebagai bagian dari percepatan pemulihan daerah pascabencana.