RRI.CO.ID, Meulaboh - Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM menegaskan tekanan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam Rapat Koordinasi bersama seluruh pegawai Dinas Sosial di Aula Dinas Sosial, Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Selasa, 4 Agustus 2026. Rapat tersebut digelar untuk menyusun langkah menghadapi kondisi keuangan daerah yang diperkirakan semakin berat hingga tahun 2027 melalui penyusunan program yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Tarmizi mengatakan kondisi fiskal Kabupaten Aceh Barat telah mengalami pelemahan sejak tahun lalu dan situasinya semakin memburuk pada tahun ini. Menurutnya, proyeksi tahun 2027 menunjukkan tekanan fiskal masih akan berlanjut sehingga seluruh perangkat daerah harus menyesuaikan pola perencanaan anggaran.

"Pada tahun lalu kondisi fiskal lemah dan pada tahun ini kondisinya bahkan lebih parah dari tahun lalu, serta kemungkinan besar pada tahun 2027 mendatang akan semakin parah dari tahun sebelumnya," kata Tarmizi. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah mengedepankan efisiensi dan hanya menjalankan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Selain tekanan fiskal, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kebutuhan anggaran akibat potensi bencana alam pada akhir tahun. "Kita khawatir akan terjadi bencana alam lagi pada akhir tahun 2026 ini, karena berpedoman dari tahun-tahun sebelumnya setiap bulan November kita di Aceh selalu ada musibah baik itu banjir, longsor maupun badai," ujarnya.

Menurut Tarmizi, kondisi keuangan daerah yang terbatas menuntut aparatur pemerintah bekerja lebih keras, kreatif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Dengan keadaan saat ini maka menuntut kami harus jemput bola atau turun langsung ke lapangan bahkan mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya tidak kami kerjakan, seperti rakor dengan semua dinas di lingkup Pemkab Aceh Barat seperti saat ini," katanya.

Menghadapi penyusunan anggaran tahun 2027, Tarmizi meminta seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, menyusun program berdasarkan skala prioritas serta mengacu pada visi dan misi kepala daerah dan kebutuhan masyarakat. "Kita harus menyusun program yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya rencana bantuan yang akan dilakukan ke depannya itu harus dikoordinasikan langsung dengan pimpinan daerah," ujarnya.

Khusus di Dinas Sosial, Tarmizi menekankan agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. "Makanya untuk pengadaan ke depan seperti pengadaan kendaraan roda tiga untuk mereka harus ada, kemudian bantuan kursi roda, bantuan tongkat itu juga harus ada datanya untuk di seluruh kecamatan," kata Tarmizi.