RRI.CO.ID, Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum (PJU) melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) di ruang rapat Dinas Perkim, Rabu, 29 Juli 2026, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada 2028.

Bupati Tarmizi mengatakan biaya listrik penerangan jalan saat ini masih cukup tinggi karena sebagian besar menggunakan lampu berdaya besar yang belum efisien. Pemerintah daerah pun berkomitmen mengganti lampu tersebut secara bertahap dengan teknologi yang lebih hemat energi.

"Saat ini biaya listrik lampu jalan mencapai sekitar Rp7 miliar per tahun. Lampu yang digunakan masih berdaya tinggi dan belum efisien. Kita akan menggantinya dengan lampu LED 90 watt yang lebih terang dan lebih hemat listrik," kata Tarmizi.

Menurut Tarmizi, program penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari Rp2 miliar setiap tahun. Dana hasil efisiensi tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan sehingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah.

Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat. Setelah itu, penggantian lampu akan dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi.

Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik serta kawasan yang kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya. Pemerintah akan memanfaatkan dukungan pendanaan dari APBK, APBA, APBN, maupun pokok-pokok pikiran DPRK untuk merealisasikan program tersebut.

Selain membahas efisiensi penerangan jalan, rapat koordinasi juga menyoroti penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Aceh Barat. Pemerintah daerah telah mendata lebih dari 400 unit RTLH yang menjadi prioritas untuk diperbaiki.

Bupati Tarmizi menjelaskan kemampuan anggaran daerah masih terbatas sehingga perbaikan rumah dilakukan secara bertahap. "Saat ini pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui dukungan APBK, CSR perusahaan, APBA, dan APBN, dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap program efisiensi listrik dan penanganan RTLH dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang lebih baik sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.