RRI.CO.ID Meulaboh – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM menggelar rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung di ruang rapat Dinas Perkim tersebut Rabu 29 Juli 2026.

Dalam Rapat tersebut khusus untuk membahas percepatan penyelesaian berbagai persoalan di sektor perumahan, rumah tidak layak huni (RTLH) serta peningkatan penerangan jalan sejumlah wilayah di Aceh Barat.

Bupati Tarmizi mengatakan, salah satu target besar pemerintah daerah adalah mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028 melalui penggantian lampu penerangan jalan umum (PJU) menjadi lampu LED hemat energi.

"Saat ini biaya listrik lampu jalan mencapai sekitar Rp7 miliar per tahun. Lampu yang digunakan masih berdaya tinggi dan belum efisien. Kita akan menggantinya dengan lampu LED 90 watt yang lebih terang dan lebih hemat listrik," kata Tarmizi.

Menurutnya, penggantian lampu tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari Rp2 miliar setiap tahun. Dana hasil efisiensi itu nantinya akan digunakan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah.

Program penggantian lampu telah dimulai secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat tinggi.

"Kalau kotanya gelap, maka Aceh Barat juga terlihat gelap. Karena itu prioritas pertama adalah kawasan kota, kemudian jalan-jalan kecamatan yang padat penduduk dan rawan kecelakaan," ujarnya.

Selain itu, untuk daerah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap mengalami banjir, pemerintah akan memasang lampu tenaga surya dengan dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK.

Dalam rapat tersebut, Tarmizi juga mengungkapkan bahwa pendataan rumah tidak layak huni telah selesai dilakukan oleh tim yang melibatkan Dinas Perkim, kecamatan dan pemerintah desa. Hasilnya, terdapat lebih dari 400 unit RTLH di Aceh Barat yang menjadi prioritas penanganan.

Namun, keterbatasan kemampuan anggaran membuat pemerintah hanya mampu menangani sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA, dan APBN.

"Prioritas kita adalah rumah yang kondisinya paling memprihatinkan, terutama milik janda dan lanjut usia. Semua sumber pendanaan akan kita maksimalkan agar penanganan RTLH dapat berjalan lebih cepat," tutupnya.