RRI.CO.ID, Meulaboh - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng). Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan, dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat, Arsil, mengatakan dalam satu bulan terakhir pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di Kota Meulaboh.

"Dari sekitar 50 orang yang kami tangani sejak Januari, kurang dari lima orang merupakan warga lokal dengan kondisi disabilitas berat, stroke, atau lanjut usia. Selebihnya merupakan pendatang dari luar daerah," kata Arsil, Selasa, 28 Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya.

"Sebagian kami pulangkan langsung menggunakan kendaraan travel, sedangkan sebagian lainnya diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diproses pemulangannya," ujarnya.

Selain itu, Satpol PP juga menggandeng aparatur kecamatan, pemerintah gampong, kepolisian sektor, hingga tokoh pemuda agar aktif melakukan pendataan, pengawasan, serta melaporkan keberadaan gepeng di lingkungan masing-masing.

Arsil mengungkapkan, para pengemis kini mulai mengubah cara beroperasi agar tidak mudah dikenali petugas maupun masyarakat.

"Kalau dulu mereka berpakaian compang-camping, sekarang banyak yang berpakaian rapi bahkan menyerupai masyarakat biasa. Kotak amal juga mulai ditinggalkan dan diganti kantong plastik agar terlihat seperti baru pulang berbelanja," katanya.

Ia juga mengaku prihatin karena petugas menemukan praktik eksploitasi terhadap anak-anak. Dalam beberapa kasus, anak-anak sengaja dipakaikan seragam sekolah untuk membangkitkan rasa iba masyarakat saat meminta-minta di warung maupun kafe.

Melihat kondisi tersebut, Arsil mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalanan karena dinilai justru memperpanjang praktik mengemis.

"Selama masyarakat masih terus memberikan uang, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Bantuan yang diberikan sering kali tidak digunakan untuk kebutuhan pokok, bahkan ada yang dipakai untuk menyewa penginapan, kendaraan, hingga memenuhi kebutuhan lain," katanya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan.

"Masyarakat yang ingin bersedekah kami imbau menyalurkannya melalui lembaga resmi agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa mendorong tumbuhnya praktik mengemis di jalanan," ucap Arsil.