Pemulihan Pascabencana Aceh Maju, Pemerintah Fokus Bangun Huntap

RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pemerintah Aceh melaporkan perkembangan positif penanganan bencana hidrometeorologi dengan capaian pembangunan hunian sementara (Huntara) mencapai 99 persen dan kini memfokuskan upaya pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap). Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat, 24 Juli 2026, yang dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah wilayah terdampak.

Sekda Aceh menjelaskan penanganan pascabencana terus menunjukkan kemajuan, tidak hanya pada sektor perumahan tetapi juga infrastruktur dasar. Menurutnya, Pemerintah Aceh berupaya memastikan seluruh proses rehabilitasi berjalan sesuai target agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani aktivitas secara normal.

"Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik," kata Nasir.

Nasir merinci pembangunan Huntara hampir sepenuhnya selesai dilaksanakan. Dari target sebanyak 20.797 unit, sebanyak 20.715 unit telah berhasil dibangun sehingga tingkat realisasinya mencapai sekitar 99 persen.

"Sudah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target total 20.797 unit. Jadi hampir rampung," ujarnya.

Seiring hampir selesainya pembangunan Huntara, Pemerintah Aceh kini mengalihkan fokus pada pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Namun, progres pembangunan Huntap masih memerlukan percepatan karena realisasinya baru mencapai sebagian kecil dari total kebutuhan.

"Realisasi Huntap saat ini masih berada di angka 3,6 persen atau baru terbangun 397 unit dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit," kata Nasir.

Di sektor infrastruktur, Pemerintah Aceh juga mencatat kemajuan dalam pemulihan jaringan transportasi. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah berfungsi secara darurat, sementara 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah sudah dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Menurut Nasir, pemulihan akses transportasi menjadi faktor penting dalam mempercepat distribusi logistik, pelayanan publik, dan pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Karena itu, pembangunan infrastruktur terus menjadi salah satu prioritas dalam proses rehabilitasi.

Terkait dukungan pembiayaan, Nasir menyampaikan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 telah mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu sebesar Rp824,82 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan, dengan 353 paket atau sekitar 46,1 persen telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.

"Melalui desk bersama 10 Kementerian/Lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan bernilai sekitar Rp5 triliun. Saat ini, realisasi pendanaan yang berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau 41,48 persen," ujar Nasir.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Aceh juga menyampaikan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu usulan utama adalah penguatan dukungan anggaran dari kementerian dan lembaga agar kesenjangan pendanaan dapat segera ditutup.

"Kita membutuhkan penguatan anggaran Kementerian/Lembaga untuk menutup kesenjangan alokasi dana agar berbagai program prioritas dapat segera dieksekusi di lapangan," katanya.

Selain dukungan anggaran, Pemerintah Aceh mengusulkan percepatan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 kabupaten/kota terdampak. Ruas jalan tersebut berada di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

"Kami mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 kabupaten/kota terdampak demi memulihkan akses ekonomi masyarakat," kata Nasir.

Nasir menjelaskan ruas-ruas jalan tersebut memiliki peran strategis karena menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa. Menurutnya, pemulihan konektivitas akan mempercepat aktivitas ekonomi sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di daerah terdampak.

"Ruas-ruas ini merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa," ujarnya.

Pemerintah Aceh berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional. Dengan dukungan pemerintah pusat, proses rehabilitasi diharapkan tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.

"Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif Pemerintah Pusat dalam mengawal setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Nasir.