RRI.CO.ID, Calang - Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., M.AP., mengapresiasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berhasil menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kabupaten Aceh Jaya lebih cepat dari target. Penyelesaian sertifikat tersebut dilakukan pada pertengahan Juli 2026, lebih awal dibandingkan target semula yang dijadwalkan pada akhir Juli 2026.

Safwandi mengatakan percepatan penyelesaian sertifikasi lahan tersebut merupakan wujud sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan BPN dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan.

"Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Sertifikat tanah Sekolah Nasional Terintegrasi di Aceh Jaya berhasil diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah," kata Safwandi.

Menurutnya, kepastian legalitas aset pemerintah merupakan langkah penting untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur pendidikan. Dengan telah diterbitkannya sertifikat tanah tersebut, proses pengembangan fasilitas Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memiliki kepastian hukum.

Safwandi menambahkan, keberadaan sertifikat tanah tidak hanya memberikan perlindungan terhadap aset milik pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di sektor pendidikan.

Ia berharap kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan BPN terus terjalin dengan baik sehingga berbagai program strategis pemerintah dapat direalisasikan secara tepat waktu, efektif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Semoga sinergi yang telah terbangun ini terus dipertahankan. Dengan kerja sama yang baik, berbagai program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Aceh Jaya," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menilai percepatan penyelesaian sertifikasi aset tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah.