RRI.CO.ID, Banda Aceh - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong DPMG Aceh terus berupaya menigkatkan peranan admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini untuk mendukung tata kelola keuangan gampong yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos, M.Si Rabu 24 Juni 2026 menagatakan pentingnya peran admin Siskeudes menjadi ujung tombak dalam pengelolaan keuangan gampong karena bertanggung jawab terhadap proses input data, penyusunan perencanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan berbasis digital.

"Keberadaan operator yang kompeten dinilai sangat penting untuk meminimalkan kesalahan administrasi serta mencegah potensi penyimpangan penggunaan dana desa," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa aplikasi Siskeudes yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Kementerian Dalam Negeri telah menjadi instrumen utama dalam mendukung pengelolaan keuangan gampong secara lebih efektif, transparan, dan mudah diawasi. Karena itu, setiap gampong di Aceh diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan aplikasi tersebut melalui dukungan admin yang memiliki kemampuan teknis memadai.

“Dengan semakin besarnya dana yang dikelola gampong, dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami sistem dan regulasi keuangan desa. Admin Siskeudes harus mampu memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Iskandar.

Selain memperkuat kapasitas operator Siskeudes, DPMG Aceh juga terus mendorong penerapan sistem pelaporan yang terintegrasi, termasuk mendukung implementasi transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan gampong. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan, serta mempercepat proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, DPMG Aceh berharap para admin Siskeudes mampu menjadi motor penggerak terciptanya tata kelola keuangan gampong yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Aceh untuk membangun daerah dari gampong melalui penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi", tutupnya.