RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pemerintah Aceh mendorong penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana. Langkah tersebut dinilai penting agar program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, serta menghindari terjadinya tumpang tindih data maupun kegiatan.
Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taufik saat menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh Safrina Salim beserta jajaran di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa, 15 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN Perwakilan Aceh, termasuk capaian pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia.
Safrina juga menyampaikan permohonan dukungan Pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN. Proses tersebut sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
Menanggapi hal itu, Taufik menyatakan Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses perubahan nomenklatur tersebut. Menurutnya, nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan serta membuka ruang kontribusi yang lebih luas bagi generasi muda Aceh.
Taufik menegaskan, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dengan Pemerintah Aceh perlu terus diperkuat. Keterbukaan informasi mengenai program yang dijalankan juga diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui dan mengawal pelaksanaannya, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai.
Selain koordinasi kelembagaan, sinkronisasi data menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Keselarasan data antarlembaga dinilai penting sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” ujar Taufik.
Menurutnya, kesamaan data dan informasi akan membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan sekaligus memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, perwakilan Biro Organisasi, serta perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh.
Penguatan koordinasi dan sinkronisasi data diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program BKKBN di Aceh secara lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....