RRI.CO.ID, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat koordinasi persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Ruang Rapat Teuku Umar Setdakab Aceh Barat, Selasa, 23 Juni 2026. Rapat yang dipimpin Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM itu membahas kesiapan lahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait, di antaranya Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala BKD, serta para asisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kehadiran seluruh pihak dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.

Dalam arahannya, Bupati Tarmizi menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor utama yang harus dipastikan sebelum tim penyusun Detail Engineering Design (DED) melakukan peninjauan. Menurutnya, seluruh pihak harus bekerja sama agar tidak ada kendala yang menghambat proses pembangunan.

“Point-nya adalah yang perlu diketahui pada saat mereka datang untuk menyusun DED, kita mampu menjamin bahwa lahan ini clear sebelum tanda tangan kontrak dilakukan,” kata Tarmizi.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diberikan waktu hingga akhir Juli 2026 untuk menyiapkan seluruh kebutuhan lahan. Apabila hingga batas waktu tersebut lahan belum siap digunakan, maka tim penyusun DED dapat merekomendasikan bahwa Aceh Barat belum siap untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Tarmizi mengatakan kesiapan lahan menjadi syarat penting agar tahapan pembangunan dapat segera dilanjutkan. Karena itu, seluruh instansi terkait diminta mempercepat penyelesaian berbagai pekerjaan yang masih diperlukan di lokasi.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada proses pembersihan dan penimbunan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah. Berdasarkan hasil kajian sementara, dibutuhkan sekitar 100 ribu meter kubik material timbunan agar kondisi lahan memenuhi syarat untuk pembangunan.

“Jika sampai akhir Juli lahan belum siap digunakan, maka ada kemungkinan tim DED akan menilai Aceh Barat belum siap untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Karena itu, semua pihak harus bergerak cepat,” ujar Tarmizi.

Untuk memenuhi kebutuhan material timbunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah itu untuk berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses persiapan lahan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Bupati Tarmizi mengungkapkan hingga saat ini baru enam perusahaan yang telah berkontribusi dalam kegiatan penimbunan lahan. Ia berharap perusahaan lainnya juga dapat ikut ambil bagian demi mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program penting yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan persiapan lahan menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan komitmen seluruh peserta untuk memperkuat sinergi dan mempercepat penyelesaian pekerjaan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimistis target kesiapan lahan dapat tercapai sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera memasuki tahap berikutnya.