Anggaran Terbatas, Banyak Pembangunan Drainase Belum Tertangani

  • 23 Jun 2026 17:06 WIB
  •  Meulaboh

RRI.CO.ID, Meulaboh: Keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan drainase lingkungan dan permukiman di Kabupaten Aceh Barat. Akibatnya, banyak kawasan permukiman yang hingga kini belum tersentuh pembangunan saluran drainase yang memadai.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Aceh Barat, Ferdi, mengakui kebutuhan pembangunan drainase lingkungan di Aceh Barat sangat besar, sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas. "Sampai saat ini masih banyak kawasan permukiman yang belum terjamah pembangunan drainase. Bukan karena pemerintah tidak peduli, tetapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia," ujarnya, Senin 15 Juni 2026.

Ia menjelaskan, setiap tahun pihaknya mengusulkan pembangunan drainase melalui perencanaan daerah. Namun, sebagian besar anggaran pemerintah saat ini diarahkan untuk penanganan drainase perkotaan yang membutuhkan biaya konstruksi lebih besar.

Menurut Ferdi, idealnya pemerintah dapat menuntaskan pembangunan drainase berdasarkan zona prioritas, terutama di kawasan padat penduduk seperti Ujung Baroh, sekitar pasar, Kampung Belakang, hingga Ujung Kalak. Namun kondisi keuangan daerah membuat pembangunan harus dilakukan secara bertahap.

"Kesannya memang sedikit-sedikit dan tidak fokus. Padahal kami ingin menuntaskan satu kawasan sekaligus. Namun anggaran yang tersedia belum memungkinkan," katanya.

Ferdi juga menyoroti munculnya inisiatif masyarakat yang membangun saluran drainase secara mandiri di lingkungan masing-masing. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu mengatasi persoalan sementara, meskipun nantinya perlu disesuaikan dengan perencanaan pemerintah agar sistem aliran air tetap terintegrasi.

Ia mengajak masyarakat untuk terus menggalakkan gotong royong dan menjaga kebersihan saluran sebagai langkah bersama mengurangi risiko genangan dan menciptakan lingkungan yang sehat.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perlu kolaborasi masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah agar persoalan drainase dapat diselesaikan secara bertahap," pungkasnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....