RRI.CO.ID, SIMEULUE – BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Simeulue, di ruang kerja Sekretaris Daerah setempat, Selasa 19 Mei 2026.

Pertemuan ini berfokus pada pembahasan rekonsiliasi data serta penyesuaian pembayaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi kalangan Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Meulaboh, dr. Sarwika Meuseke, dalam forum tersebut menyampaikan harapan agar kewajiban pembayaran iuran JKN bagi PNS dan PPPK dapat segera diselesaikan.

Ia memahami kemampuan keuangan daerah, sehingga setidaknya pembayaran untuk periode tahun berjalan dapat dipenuhi meskipun tunggakan masa lalu belum dapat dilunasi seluruhnya.

"Paling tidak sudah ada progres pembayaran untuk tahun berjalan. Karena bagi kami, jika pemerintah daerah memiliki komitmen untuk membayar, itu adalah pertanda baik. Hal ini agar kewajiban tersebut tidak menumpuk menjadi tunggakan di tahun-tahun berikutnya.," ujar dr. Sarwika Meuseke.

Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi seluruh aparatur negara. Sinergitas dan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban iuran menjadi kunci agar hak pelayanan kesehatan peserta tetap terjaga dan berjalan lancar tanpa hambatan administrasi.

Pihaknya mengapresiasi sambutan baik dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam membahas hal ini secara bersama-sama. Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak berharap dapat menemukan kesepakatan terbaik dan mekanisme pembayaran yang saling menguntungkan serta berkelanjutan, demi menjaga mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan aparatur di wilayah Simeulue.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Anggota DPRK Simeulue, Eri Susan, Kepala BPJS Kesehatan Simeulue, Irdiansyah, dan sejumlah kepala Dinas dalam lingkup pemerintahan setempat.