RRI.CO.ID, Meulaboh - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.CD, meminta pemerintah daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana di Aceh Barat. Permintaan itu disampaikan saat kunjungan ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Senin, 11 Mei 2026.

Imran mengatakan keberadaan posko darurat bencana sangat penting dalam mendukung penanganan pascabencana di daerah terdampak. Menurutnya, seluruh data kebutuhan masyarakat dapat dihimpun dan dikonsolidasikan melalui posko tersebut.

“Pak Menteri Dalam Negeri meminta untuk mengaktifkan kembali posko darurat bencana, karena melalui posko itulah bisa dikonsolidasikan data,” kata Imran kepada wartawan di sela-sela kunjungan. Ia menegaskan pemerintah saat ini mengedepankan sistem satu data dalam penanganan bencana.

Imran menjelaskan perbedaan data sering terjadi apabila laporan disampaikan oleh pihak yang berbeda meskipun objek yang dilaporkan sama. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyatukan seluruh informasi melalui posko darurat agar data yang digunakan lebih akurat.

Menurut Imran, dirinya ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengoordinasikan dan mensinergikan percepatan penyiapan data pascabencana di Aceh. Data tersebut meliputi kebutuhan infrastruktur, hunian sementara, hingga hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Selain penyiapan data, pihaknya juga mendapat tugas mengoordinasikan berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh. Langkah itu dilakukan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Imran mengatakan pemerintah pusat terus berupaya memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat dipenuhi secara bertahap. Ia juga meminta pemerintah daerah aktif mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Terkait pembangunan hunian tetap, Imran meminta pemerintah daerah segera mempersiapkan lahan yang nantinya akan diajukan kepada Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera. Persiapan lahan dinilai penting agar proses pembangunan rumah bagi korban bencana dapat segera direalisasikan.

Pemerintah berharap koordinasi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung penanganan pascabencana di Aceh Barat. Dengan data yang terintegrasi dan kesiapan infrastruktur, proses pemulihan masyarakat diharapkan berjalan lebih optimal.