RRI.CO.ID, Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, bersama para Asisten dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di Ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Senin 4 Mei 2026. FGD tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa dalam membahas Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Dalam forum itu, mahasiswa dan OKP menegaskan tidak meminta pergub dicabut, melainkan dikaji ulang agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sekda Aceh, M Nasir, menyambut baik masukan tersebut dan menilai keterlibatan mahasiswa sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan publik. Ia juga membuka ruang bagi mahasiswa dan OKP untuk ikut mengawal pelaksanaan program JKA agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh, Mohd Rendi Febriansyah, menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam diskusi merupakan hal yang wajar dalam dinamika intelektual.

“Kami terbuka terhadap perbedaan pendapat. Namun dari pembahasan hari ini, kami melihat jika pergub ini dicabut, akan terjadi kekosongan hukum yang berdampak pada tidak berjalannya anggaran dan pelaksanaan teknis JKA,” ujarnya.

Ia menambahkan, dampak kekosongan hukum tersebut akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

“Jika JKA tidak berjalan, bukan hanya masyarakat desil atas yang terdampak, tetapi seluruh lapisan masyarakat akan merasakan dampaknya,” kata Rendi.

Mahasiswa, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan tersebut secara kritis dan konstruktif, agar pelaksanaan JKA tetap berlandaskan regulasi yang kuat dan tepat sasaran.

FGD ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penyempurnaan kebijakan JKA, melalui kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa sebagai mitra strategis, guna menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.