RRI.CO.ID, Meulaboh: Akademisi Universitas Syiah Kuala, Asrul Siddiq, menilai polemik penetapan desil penerima bantuan sosial bukan hanya terjadi di Aceh. Ia menyebut persoalan ini merupakan isu nasional yang telah berlangsung lama.

Dalam dialog bersama RRI Meulaboh pada Jum’at 24 April 2026, ia menjelaskan bahwa permasalahan utama terletak pada ketidaktepatan data. Hal ini terlihat dari adanya inclusion error dan exclusion error yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

“Yang seharusnya menerima tidak masuk, sementara yang mampu justru terdata sebagai penerima. Ini masalah klasik dalam pendataan sosial,” ujarnya. Ia menegaskan kondisi tersebut terus berulang jika tidak ada perbaikan sistem yang serius.

Ia juga menyoroti kompleksitas sistem yang melibatkan banyak lembaga sehingga proses pembaruan data menjadi tidak sederhana. Selain itu, keterbatasan waktu dalam implementasi kebijakan dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Menurutnya, selain perbaikan sistem, diperlukan edukasi publik agar masyarakat lebih jujur dalam memberikan data. Transparansi, kemudahan akses perbaikan data, serta komunikasi yang jelas menjadi kunci agar kebijakan berbasis data berjalan efektif.

“Kalau ingin mencapai keadilan sosial, semua pihak harus terlibat karena ini adalah kerja kolektif, termasuk masyarakat itu sendiri,” pungkasnya. Ia berharap kolaborasi semua pihak dapat memperbaiki akurasi data ke depan.