Aceh Barat Tak Dapat TKD Rp824 Miliar, Bupati Tarmizi Kecewa

RRI.CO.ID, Meulaboh – Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM menyampaikan kekecewaannya karena daerahnya tidak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp824 miliar dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Jumat, 17 April 2026 di Banda Aceh. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan terkait dasar penetapan dan mekanisme pembagian anggaran tersebut.

Menurut Tarmizi, Aceh Barat justru dikategorikan sebagai daerah yang tidak terdampak musibah. Akibatnya, daerah tersebut hanya menerima tambahan dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dalam jumlah terbatas.

Dari total penyesuaian dana DOKA provinsi sebesar Rp75 miliar, Aceh Barat hanya memperoleh sekitar Rp1,09 miliar. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

“Kami sangat terkejut dan mempertanyakan dasar kebijakan ini secara terbuka,” ujar Tarmizi. Ia menilai perlu adanya kejelasan terkait indikator dan aturan pembagian dana.

Tarmizi mengaku telah mempertanyakan hal tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Namun hingga saat ini, ia belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

“Kami belum memperoleh penjelasan yang jelas terkait rumus dan mekanisme pembagiannya,” katanya. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian.

Ia juga menyebut situasi ini berpotensi memicu spekulasi di tengah masyarakat. Hal ini diperkuat dengan tidak diperolehnya bantuan lain sebelumnya.

Sebelumnya, Aceh Barat juga tidak mendapatkan bantuan pembangunan rumah sakit regional. Padahal sempat ada peluang pendanaan dari peralihan dana PORA sebesar Rp80 miliar.

“Nyatanya dana tersebut tidak terealisasi karena alasan tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Tarmizi. Ia menilai kondisi ini semakin memperkuat kekecewaan pemerintah daerah.

Tarmizi juga menyinggung adanya arahan dari Gubernur Aceh sebelumnya. Dalam arahan tersebut, Aceh Barat disebut akan mendapatkan perhatian khusus.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

“Saya memilih untuk tidak berspekulasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” katanya. Ia menegaskan tidak ingin memperkeruh hubungan dengan pemerintah provinsi.

Sebagai kepala daerah, Tarmizi menegaskan fokusnya adalah memperjuangkan hak masyarakat Aceh Barat. Ia tidak ingin persoalan ini dikaitkan dengan dinamika politik.

“Saya hanya ingin keadilan dan transparansi dalam pembagian anggaran,” ujarnya. Ia berharap ada penjelasan resmi dari pihak terkait.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Hal ini penting agar ke depan tidak terjadi ketimpangan dalam distribusi anggaran.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi alternatif. Langkah tersebut dilakukan demi memastikan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.